BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini memastikan, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Zaini saat membacakan jawaban Pemerintah Kota Palangka Raya atas pemandangan umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Zaini mengatakan, target PAD dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp375,7 miliar lebih akan diupayakan melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, bukan semata-mata dengan meningkatkan pungutan kepada masyarakat.
“Terkait peningkatan PAD diharapkan tidak menambah beban masyarakat,” kata Zaini, Rabu, 2 September 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi dan elektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data, penegakan hukum, pemberian insentif dan kemudahan izin usaha bagi wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mengembangkan pendekatan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain persoalan PAD, Zaini juga menjawab sorotan Fraksi NasDem mengenai realisasi belanja daerah hingga 31 Juli 2026 yang baru mencapai 40,46 persen.
"Pemko akan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang memiliki realisasi rendah, serta mempercepat pelaksanaan belanja dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan manfaat langsung bagi masyarakat," tambahnya.
Sementara terkait tambahan belanja sekitar Rp52,2 miliar lebih dalam Perubahan APBD 2026, Zaini menjelaskan anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan prioritas pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, pemenuhan kewajiban, serta penyesuaian program berdasarkan perkembangan kondisi hingga perubahan APBD.
Terkait penggunaan SiLPA 2025, Zaini menegaskan pemerintah kota akan menggunakannya secara hati-hati, transparan dan sesuai ketentuan. SiLPA diarahkan untuk menutup defisit Perubahan APBD sekaligus mendukung program prioritas yang dapat dilaksanakan secara efektif hingga akhir tahun anggaran 2026. (MARINI/Y)
