BORNEONEWS, Palangka Raya – Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya atau UPR, Hilyatul Asfia, menilai pemerintah perlu mengubah paradigma dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan Karhutla tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya personel yang diturunkan maupun luasan lahan yang berhasil dipadamkan.
“Alih-alih mencegah api muncul dan membesar, justru fokus pada pemadaman api setelah terjadi,” kata Hilyatul kepada Borneonews pada Rabu, 2 September 2026.
Ia menilai pendekatan tersebut perlu dievaluasi karena Karhutla terus berulang setiap musim kemarau. Padahal, pemerintah telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana asap.
Hilyatul mengatakan solusi jangka panjang harus menyentuh persoalan tata kelola gambut, air, konsesi dan penggunaan lahan.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan air pada kawasan gambut, termasuk sistem drainase dan kanal yang efektif sehingga dapat membantu mengurangi risiko lahan terbakar.
Selain itu, aspek penegakan hukum juga perlu diperkuat. Pengawasan terhadap kepatuhan pemegang izin harus ditelaah secara mendalam, termasuk kesiapan pemegang izin dalam mendeteksi dan mencegah risiko kebakaran.
“Perlu ditelaah secara mendalam meliputi upaya tata kelola pengawasan kepatuhan, kesiapan pemegang izin yang dapat mendeteksi risiko kebakaran,” ujarnya.
Hilyatul menilai pemerintah juga perlu memastikan setiap kejadian Karhutla dapat ditelusuri secara transparan, termasuk lokasi kebakaran, status lahan, penyebab kebakaran dan pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan lahan tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas agar penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman.
“Ketika pemerintah dapat menunjukkan secara terbuka di lahan siapa kebakaran terjadi, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang dilakukan agar titik yang sama tidak kembali terbakar,” katanya.
Ia menegaskan, kemampuan memadamkan api dengan cepat bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kebijakan pencegahan mampu membuat masyarakat tetap beraktivitas secara aman meskipun menghadapi musim kemarau panjang. (TESTI PRISCILLA/y)
