BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Desember 2026.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan di lapangan selama potensi karhutla masih tinggi. Jangan sampai keterbatasan anggaran menghambat mobilisasi personel, patroli, pemadaman maupun pembasahan lahan.
“BTT ini kita dorong dalam pembahasan Perubahan APBD, terutama untuk mengantisipasi penanganan karhutla sampai Desember 2026,” kata Subandi, usai Rapat Paripurna pada Senin, 1 September 2026.
Subandi menegaskan, alokasi BTT bukan berarti seluruh anggaran tersebut harus langsung digunakan. BTT disiapkan sebagai dukungan fiskal untuk menghadapi kondisi darurat apabila kebutuhan penanganan karhutla meningkat dan membutuhkan respons cepat.
Ia berharap perhitungan kebutuhan BTT dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi musim kemarau, potensi titik api serta kebutuhan operasional petugas hingga akhir tahun. Menurutnya, penanganan harus tetap berjalan sampai musim hujan benar-benar tiba dan kondisi kembali normal.
“Harapannya musim kemarau ini segera berakhir dan ketika masuk musim hujan kondisinya kembali normal. Tetapi selama potensi karhutla masih ada, pemerintah harus tetap siap, termasuk dari sisi anggarannya,” ujarnya.
Subandi berharap, pembahasan Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemko Palangka Raya dapat mengakomodasi kebutuhan BTT secara proporsional dan sesuai ketentuan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, penanganan karhutla diharapkan tidak terkendala dan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap dapat terus diperkuat. (MARINI/H)
