BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Barito Timur yang terdampak kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan data wilayah serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Untuk mendukung distribusi hingga ke wilayah sasaran, Pemprov Kalteng melibatkan Perumdam Tirta Janang, RGB-33, serta pihak swasta yang memiliki armada mobil tangki.
Kepala Dinas PUPR Perkim Barito Timur, Yumail J Paladuk, mengatakan bantuan air bersih dari Pemprov Kalteng telah mulai didistribusikan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak yang memiliki armada dan kemampuan distribusi.
"Sudah berjalan, pemerintah provinsi bekerja sama langsung dengan PDAM (Perumdam Tirta Janang), RGB-33 dan pihak swasta yang punya mobil tangki untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkap Yumail, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, pemerintah desa yang wilayahnya mengalami kesulitan air bersih perlu segera melakukan koordinasi dengan Perumdam Tirta Janang. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan air bersih di masing-masing wilayah dapat dihimpun dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pendistribusian bantuan.
"Silakan kepala desa yang wilayahnya mengalami kesulitan air bersih berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Janang terkait mekanisme pendistribusian bantuan air bersih," ujarnya.
Direktur Perumdam Tirta Janang, Murnianson, membenarkan pihaknya terlibat dalam pendistribusian bantuan air bersih yang berasal dari Pemprov Kalteng. Perumdam bersama RGB-33 menjalankan distribusi berdasarkan data wilayah dan penerima manfaat yang disampaikan pemerintah provinsi.
"Perumdam Tirta Janang bersama RGB-33 diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan air bersih dari pemerintah provinsi sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah provinsi," kata Murnianson.
Selain mendukung program bantuan pemerintah, Perumdam Tirta Janang juga mengerahkan armada mobil tangki untuk melayani pelanggan yang jaringan perpipaannya belum mendapatkan aliran air. Layanan tersebut menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air bagi pelanggan yang belum memperoleh pasokan melalui jaringan perpipaan.
Murnianson menjelaskan, layanan mobil tangki juga dapat digunakan untuk kebutuhan komersial, kegiatan nonbantuan pemerintah maupun acara berskala besar. Namun, layanan tersebut dikenakan biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
"Permintaan air untuk tujuan komersial atau non bantuan pemerintah atau acara besar, bisa kami layani juga tapi dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (DPMDSos) Barito Timur, kesulitan air bersih telah terjadi di sejumlah desa yang tersebar di sembilan kecamatan.
Plt Kepala DPMDSos Barito Timur, Osa Awatanu, menyebut terdapat 27 desa yang masuk dalam data wilayah mengalami kesulitan air bersih. Data tersebut menunjukkan cakupan wilayah yang menghadapi persoalan ketersediaan air, bukan berarti seluruh desa tersebut telah menerima bantuan dari Pemprov Kalteng.
"Data hingga saat ini ada 27 desa dari 9 kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih," ungkap Osa.
Ia merinci, Kecamatan Paju Epat menjadi wilayah dengan jumlah desa yang mengalami kesulitan air bersih terbanyak, yakni enam desa. Kemudian Kecamatan Paku sebanyak lima desa, Pematang Karau empat desa, Raren Batuah empat desa, Dusun Tengah tiga desa, Karusen Janang dua desa, serta masing-masing satu desa di Kecamatan Awang, Patangkep Tutui dan Dusun Timur.
Kondisi tersebut membuat distribusi air menggunakan mobil tangki menjadi salah satu langkah cepat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang sumber airnya mulai terbatas.
Pemprov Kalteng bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi terus mendorong agar bantuan dapat menjangkau masyarakat sesuai prioritas dan kondisi di lapangan. Penyaluran dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan data wilayah yang membutuhkan serta kemampuan armada distribusi.
Melalui bantuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengurangi dampak kesulitan air bersih yang dirasakan masyarakat selama kondisi kekeringan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, Perumdam dan unsur pendukung lainnya menjadi bagian penting agar distribusi air bersih dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
