BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, memberikan kritik terhadap rancangan Perubahan APBD 2026. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar peningkatan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Nenie, perubahan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang belum berjalan optimal. Rendahnya realisasi pada sejumlah kegiatan harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah kembali menambah atau menggeser anggaran.
“Jangan sampai anggaran bertambah, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat justru minim. Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa hasil dan dampaknya,” tegas Nenie, Kamis, 3 September 2026.
Ia meminta setiap tambahan anggaran dalam Perubahan APBD memiliki alasan yang kuat, indikator kinerja yang jelas serta kesiapan pelaksanaan. Program yang belum siap dari sisi perencanaan, pengadaan maupun pelaksanaan perlu dievaluasi agar tidak berujung pada rendahnya serapan.
Nenie juga menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanganan persoalan kebencanaan yang saat ini dihadapi masyarakat.
Menurutnya, DPRD tidak ingin Perubahan APBD hanya menjadi ruang untuk menyesuaikan angka-angka dalam dokumen anggaran. Pembahasan harus mampu memastikan prioritas pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“DPRD akan melihat secara kritis setiap perubahan program dan anggaran. Jangan sampai ada anggaran besar tetapi output dan manfaatnya tidak jelas,” ujarnya.
Nenie berharap Pemko Palangka Raya terbuka terhadap evaluasi dan kritik DPRD. Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja anggaran, memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan memberikan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. (MARINI/Y)
