BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN, Syaufwan Hadi, menyoroti alokasi belanja pegawai yang dinilai masih relatif tinggi dalam struktur anggaran daerah.
Menurut Syaufwan, belanja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Alokasi belanja pegawai saat ini masih relatif tinggi, mengingat belanja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Syaufwan, Kamis, 3 September 2026.
Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan agar tingginya alokasi belanja pegawai tetap diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Anggaran harus dikelola secara proporsional sehingga ruang fiskal untuk pembangunan tetap terjaga.
Syaufwan menegaskan peningkatan infrastruktur harus tetap menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah. Infrastruktur yang memadai dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, belanja pegawai merupakan bagian penting dalam mendukung roda pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, pengelolaan anggaran juga harus memastikan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Syaufwan menyampaikan pandangan tersebut sebagai bagian dari sikap Fraksi PAN dalam pembahasan anggaran. “Hal ini sudah disampaikan kepada Pemko melalui pemandangan umum fraksi,” ujarnya.
Fraksi PAN berharap kebijakan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (MARINI/Y)
