BORNEONEWS, Sampit – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang mencapai 5,82 persen pada 2025 dinilai harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kinerja ekonomi tersebut tidak cukup hanya tercermin melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang menjadi penggerak sektor riil, seperti petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lokal lainnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M Kurniawan Anwar, menilai sektor riil masih memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan produksi, harga komoditas yang menguntungkan masyarakat serta semakin terbukanya lapangan pekerjaan.
"Pertumbuhan ekonomi jangan hanya bagus di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah ketika petani memperoleh harga yang baik, produksi meningkat, lapangan kerja terbuka dan uang semakin banyak berputar di desa," katanya, Kamis, 3 September 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Kotim pada 2025 mencapai 5,82 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Memasuki Triwulan I 2026, nilai PDRB Kotim telah mencapai sekitar Rp10,53 triliun. Struktur perekonomian daerah masih ditopang sejumlah sektor utama, yakni industri pengolahan sebesar 23,03 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,50 persen, serta perdagangan sebesar 19,86 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor produksi dan ekonomi lokal untuk menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sektor-sektor tersebut dinilai perlu diarahkan agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada tingkat daerah, tetapi mengalir hingga ke desa.
Kurniawan yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim menilai penguatan ekonomi berbasis pertanian desa semakin strategis dengan adanya berbagai program pemerintah di tingkat nasional.
Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didorong memanfaatkan pangan lokal serta melibatkan petani dan pelaku usaha di daerah.
Selain itu, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.
Koperasi tersebut diharapkan mampu membantu penyerapan hasil produksi sekaligus memperpendek rantai distribusi sehingga produk masyarakat memiliki akses pasar yang lebih jelas.
"Ini peluang besar untuk Kotim. Sayur, beras, ikan, telur, ayam dan kebutuhan pangan lainnya sebisa mungkin diproduksi dan dibeli dari masyarakat kita sendiri. Jangan sampai program nasional berjalan di Kotim, tetapi uangnya justru lebih banyak berputar keluar daerah," ujar Kurniawan.
Menurutnya, kebutuhan pangan untuk program pemerintah semestinya dapat menjadi peluang bagi masyarakat Kotim untuk meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar.
Dengan demikian, perputaran anggaran program nasional di daerah dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal, mulai dari petani dan peternak hingga pedagang, UMKM dan pelaku distribusi.
Penguatan ekonomi desa juga dinilai memiliki keterkaitan dengan kebijakan penggunaan Dana Desa.
Arah tersebut sejalan dengan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Kebijakan tersebut antara lain menempatkan ketahanan pangan, lembaga ekonomi desa dan dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari prioritas.
Sementara tata kelola Program Makan Bergizi Gratis diperkuat melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Kurniawan berharap berbagai kebijakan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Kabupaten Kotim dinilai perlu menghubungkan sektor pertanian, pemerintahan desa, koperasi dan program MBG sehingga terbentuk rantai ekonomi yang saling menguatkan.
Dengan pola tersebut, hasil produksi masyarakat dapat diserap di tingkat desa dan selanjutnya masuk ke pasar, koperasi maupun kebutuhan program pemerintah.
"Kalau produksi petani dibeli di desa, kemudian masuk ke pasar, koperasi maupun kebutuhan MBG, uang akan berputar kembali ke masyarakat. Ekonomi Kotim yang kuat harus dimulai dari ekonomi masyarakat yang kuat, dan desa harus menjadi salah satu pusat pergerakannya," pungkas Kurniawan. (DEWI PATMALASARI/H)
