BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya Arthur Apriossi Tuwan meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas memuat mekanisme evaluasi tahunan yang jelas dan terukur.
Menurut Arthur, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang diatur dalam Raperda benar-benar dilaksanakan sesuai target serta dapat diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun.
“Raperda nantinya harus memuat mekanisme evaluasi yang jelas. Setiap tahun harus dapat diketahui apa yang sudah tercapai dan apa yang belum,” kata Arthur, Jumat, 4 September 2026.
Ia menilai keberadaan mekanisme evaluasi penting agar pelaksanaan Raperda tidak berhenti sebatas pemenuhan administrasi maupun dokumen perencanaan.
Setiap target, lanjutnya, harus disertai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun mengetahui kekurangan dalam pelaksanaannya.
Arthur juga mendorong hasil evaluasi tahunan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan program.
Program yang belum mencapai target harus diketahui penyebabnya dan segera ditindaklanjuti. Sementara program yang telah berjalan baik dapat diperkuat dan dikembangkan.
Menurutnya, hasil evaluasi juga dibutuhkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Evaluasi yang terbuka dan terukur dinilai akan memudahkan DPRD maupun masyarakat mengetahui sejauh mana target pembangunan telah direalisasikan.
“Yang penting bukan hanya targetnya ditetapkan, tetapi harus ada ukuran yang jelas untuk melihat pencapaiannya setiap tahun,” tegasnya.
Arthur berharap Raperda yang nantinya ditetapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palangka Raya. (MARINI/j)
