BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah menjadikan data dan analisis cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam menyusun kebijakan antisipasi bencana yang lebih adaptif.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan informasi cuaca tidak seharusnya berhenti sebagai bahan pemantauan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
“Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat,” kata Kurniawan di Sampit, Jumat, 4 September 2026.
Menurutnya, perubahan kondisi cuaca berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari ketersediaan air, sektor pertanian, kesehatan hingga risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan pemaparan BMKG yang disampaikan dalam bahan tersebut, kondisi El Nino pada 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Sementara puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diprakirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan durasi sekitar lima sampai enam bulan.
Curah hujan pada September di sebagian besar wilayah Kalteng juga diprakirakan masih rendah, yakni sekitar 0-100 milimeter.
“Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujar Kurniawan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kekeringan, terutama bagi wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Sektor pertanian juga perlu mendapat perhatian agar perubahan kondisi iklim tidak semakin menekan produktivitas petani.
Di sisi lain, BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah berlangsung bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November.
Puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Menurut Kurniawan, perubahan pola cuaca tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada ancaman saat ini.
“Sekarang kita menghadapi kekeringan dan karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif,” tegasnya.
Ia menambahkan peralihan dari kondisi kering menuju curah hujan tinggi juga dapat memunculkan risiko hidrometeorologi lain yang perlu masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
Karena itu, data dan prakiraan BMKG diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini untuk menentukan prioritas program, penempatan sumber daya, kesiapan personel hingga pengelolaan sumber daya air.
