BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim telah memperkuat sejumlah langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari deteksi dini, verifikasi hotspot melalui ground check, pemadaman darat, penyekatan api hingga water bombing, dengan Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas operasi pada September 2026.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan kecepatan mendeteksi dan merespons kebakaran menjadi faktor penting agar api dapat ditangani sebelum meluas.
“Deteksi dini dan kecepatan respons menjadi kunci agar api dapat ditangani sebelum meluas dan dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, kegiatan ekonomi, serta konektivitas transportasi dapat ditekan,” kata Ristianto di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Untuk memperkuat deteksi dini, Kemenhut mengoptimalkan pusat kendali yang terintegrasi dengan Decision Support System Jaga Rimba.
Sistem tersebut digunakan untuk membantu pemantauan sekaligus mendukung pengambilan keputusan dalam merespons potensi maupun kejadian karhutla di lapangan.
Kemenhut juga meningkatkan kesiapsiagaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menjaga kondisi hidrologis lahan gambut dan ketersediaan sumber air, serta melakukan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum secara konsisten.
Penanganan karhutla dilakukan bersama BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
Operasi disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah, terutama daerah yang memiliki konsentrasi hotspot maupun kebakaran aktif.
Langkah di lapangan meliputi patroli dan deteksi dini, pengecekan langsung terhadap hotspot, pemadaman melalui jalur darat serta penyekatan untuk mencegah penjalaran api.
“Selain itu, pendinginan hingga benar-benar tuntas, patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada wilayah dan waktu yang memenuhi persyaratan meteorologis,” ujar Ristianto.
Untuk mendukung operasi udara, pemerintah mengerahkan sebanyak 53 armada di enam provinsi prioritas.
Jumlah tersebut terdiri atas 19 armada untuk patroli udara dan mendukung OMC serta 34 armada yang digunakan untuk operasi water bombing.
Meski dukungan udara diperkuat, Ristianto menegaskan operasi darat tetap menjadi bagian utama dalam penanganan kebakaran.
Pemadaman langsung diperlukan untuk mengisolasi sumber api sekaligus memastikan bara benar-benar padam, khususnya pada lahan gambut yang berpotensi menyimpan api di bawah permukaan.
“Operasi darat juga terus diperkuat karena menjadi unsur utama untuk mengisolasi dan memadamkan sumber api hingga tuntas, terutama pada lahan gambut yang memiliki potensi bara tersimpan di bawah permukaan dan dapat kembali menyala,” jelasnya.
Kemenhut menilai September menjadi periode krusial dalam pengendalian karhutla. Karena itu, penguatan operasi diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat ancaman tinggi.
“Khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tanpa mengurangi kesiapsiagaan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah rawan lainnya,” kata Ristianto.
Dengan fokus tersebut, penanganan karhutla di Kalteng tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga diperkuat melalui pencegahan, pemantauan dini, kesiapan sumber air, operasi darat dan udara hingga penegakan hukum.
ANTARA
