BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Penangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan hanya personal tetapi memerlukan sinergitas yang kuat. Hal tersebut dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status tersebut diperpanjang sebagai upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang hingga saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Samuel, mengatakan status tanggap darurat karhutla kembali diperpanjang ke tiga kalinya dan penanganan di lapangan terus dilakukan secara terpadu.
Samuel menyampaikan, penanganan karhutla di Kobar dilaksanakan dengan sinergitas yang kuat melalui satu komando, yakni Pos Komando Siaga Bencana Karhutla di bawah komando Bupati Kotawaringin Barat sebagai komandan.
"Semua laporan dan tindak lanjut penanganan karhutla melalui satu komando, Pos Komando Siaga Bencana Karhutla di bawah komando Bupati Kobar sebagai komandan. Sehingga semua penanganan atas instruksi pimpinan," ujar Samuel, Sabtu, 5 September 2026.
Menurutnya, Bupati Kotawaringin Barat juga aktif memantau perkembangan penanganan karhutla, termasuk memastikan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas di lapangan.
"Ibu Bupati sangat aktif dan selalu mengingatkan kami untuk segera menindaklanjuti setiap laporan. Ibu Bupati juga meminta agar dalam penanganan, keselamatan masyarakat dan tim menjadi yang paling prioritas. Beliau selalu memantau setiap perkembangan karhutla, bahkan turun langsung melihat kondisi karhutla," ungkap Samuel.
Berdasarkan rekapitulasi data pelaksanaan penanganan karhutla di wilayah Kotawaringin Barat, hingga 4 September 2026 tercatat sebanyak 1.881 titik hotspot. Sementara total luasan lahan yang terbakar mencapai 1.808,98 hektare.
Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Samuel menjelaskan, salah satu lokasi dengan luasan kebakaran terbesar berada di Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, mulai kilometer 13 hingga kilometer 16. Kebakaran di lokasi tersebut terjadi sejak 11 Agustus 2026 hingga saat ini dengan total luasan mencapai 345,68 hektare.
Lokasi lainnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya wilayah Desa Karanganyar hingga Desa Kumpai Batu Bawah. Kebakaran terjadi pada 4 hingga 29 Agustus 2026 dengan luas lahan terbakar mencapai 102 hektare.
Kemudian di Jalan Padat Karya I, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, kebakaran terjadi pada 4 hingga 8 Agustus 2026 dengan luas lahan yang terbakar mencapai 78,50 hektare.
Dalam penanganan karhutla, sebanyak 531 personel dilibatkan. Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), tenaga kesehatan, Huma Singgah Itah, Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pemadam kebakaran.
"Penanganan karhutla di Kobar didukung oleh 531 personel yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, MPA, tenaga kesehatan, Huma Singgah Itah, Dinas Sosial, Tagana dan Damkar," kata Samuel.
Selain dukungan personel, penanganan karhutla juga didukung berbagai sarana dan prasarana. Tercatat sebanyak 60 unit sarana mobilisasi pemadaman darat dan 129 unit sarana prasarana portable pemadaman darat digunakan untuk mendukung operasi di lapangan.
Samuel menambahkan, penanganan karhutla juga mendapat dukungan besar dari masyarakat. Salah satunya berupa bantuan logistik secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial.
"Kekuatan penanganan karhutla di wilayah Kobar ini juga karena banyaknya dukungan dari masyarakat, yang dengan sukarela menyampaikan bantuan logistik untuk kebutuhan dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial," jelasnya.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut karena bantuan logistik sangat membantu memenuhi kebutuhan para personel yang tergabung dalam Satgas Karhutla.
"Ibu Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas semua bantuan yang telah disalurkan ke dapur umum, karena bantuan untuk kebutuhan logistik dapur umum sangat memberikan manfaat bagi Tim Satgas Karhutla," imbuh Samuel.
Sementara itu, untuk mendukung penanggulangan bencana karhutla, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp904,5 juta. Hingga saat ini, realisasi anggaran mencapai Rp733,4 juta atau sekitar 86,03 persen.
Dengan masih tingginya aktivitas karhutla dan luasan lahan yang terdampak, pemerintah daerah bersama seluruh unsur Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan, pemadaman, serta langkah penanganan lainnya untuk mencegah meluasnya kebakaran dan menjaga keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. (DANANG/H)
