BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi II DPRD Kotim M Kurniawan Anwar meneaskan informasi cuaca dan iklim tidak cukup hanya menjadi bahan laporan. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan di lapangan agar pemerintah dapat bergerak sebelum risiko bencana membesar.
"Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat," katanya, Sabtu, 5 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi II DPRD Kotim melakukan kunjungan dinas ke BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Rombongan diterima Kepala Stasiun BMKG Kalimantan Tengah Sugiyono. Pertemuan tersebut membahas perkembangan cuaca dan iklim serta dampaknya terhadap Kalimantan Tengah, termasuk berbagai risiko yang perlu diantisipasi di Kotim.
Dalam pemaparan BMKG, kondisi El Niño 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal 2027. Puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dengan durasi musim kemarau sekitar lima sampai enam bulan.
Kondisi tersebut membuat September menjadi periode yang perlu mendapat perhatian. BMKG memprediksi curah hujan pada September 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah berada pada kategori rendah, sekitar 0–100 milimeter.
Menurut Kurniawan, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang tekanan terhadap ketersediaan air sekaligus meningkatkan risiko karhutla.
"Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas," ujar anggota Fraksi PAN DPRD Kotim tersebut.
Jangan Hanya Fokus pada Karhutla
Di tengah kondisi kemarau, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah menghadapi perubahan musim.
Berdasarkan paparan BMKG, awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah diprediksi masuk secara bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November. Sementara itu, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Bagi Kurniawan, perubahan kondisi dari periode sangat kering menuju curah hujan yang meningkat harus dibaca secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan karhutla, tetapi juga mulai menyiapkan mitigasi terhadap potensi persoalan hidrometeorologi saat hujan meningkat.
"Sekarang kita menghadapi kekeringan dan Karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif. Data iklim harus menjadi early warning atau peringatan dini bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat, pertanian dan sumber daya air," tegasnya.
Menurutnya, informasi iklim memiliki peran penting dalam menentukan langkah pemerintah, terutama karena dampaknya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Data mengenai curah hujan dan perubahan musim dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur kesiapan personel, pemantauan wilayah rawan karhutla, penyediaan sumber air, distribusi air bersih serta perlindungan sektor pertanian.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara Pemkab Kotim dan BMKG terus diperkuat. Setiap perkembangan cuaca dan iklim dinilai harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah.
"Semakin presisi informasi yang kita miliki, semakin baik keputusan yang bisa diambil. Tujuan akhirnya sederhana risiko bencana ditekan, petani terlindungi, kebutuhan air masyarakat terjaga dan pemerintah tidak terlambat bertindak," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
