BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fiskal daerah di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalteng dan sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurut Teras Narang, dukungan anggaran daerah yang kuat menjadi kebutuhan penting agar pemerintah daerah mampu menyiapkan bantalan sosial bagi masyarakat sekaligus memperkuat layanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla.
"Dalam kondisi Kalteng dan umumnya Kalimantan saat kini sedang berhadapan dengan karhutla, dukungan anggaran daerah yang kuat sangat diperlukan. Terutama untuk menyiapkan bantalan sosial bagi warga serta layanan kesehatan yang prima untuk memastikan dampak bencana tidak mengganggu kesehatan rakyat," ujar Teras Narang pada Sabtu, 5 September 2026.
Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap penguatan fiskal daerah yang terdampak bencana. Salah satunya dengan mengarahkan Kementerian Keuangan menyelesaikan tunggakan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah.
Teras menyebut, berdasarkan informasi dari DPRD Provinsi Kalteng, nilai tunggakan kurang bayar DBH tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Langkah ini penting untuk memastikan daerah punya kapasitas fiskal yang kuat guna mengatasi dampak sosial dari bencana karhutla dalam jangka menengah dan jangka panjang," katanya.
Teras menilai daerah tidak semestinya dibiarkan menghadapi pelemahan kondisi keuangan ketika pada saat bersamaan harus menanggung beban tambahan akibat bencana.
Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah pusat dapat mendukung keberlangsungan pelayanan publik serta perlindungan masyarakat di daerah dengan memastikan kapasitas fiskal tetap memadai.
"Kalteng sedang menghadapi situasi berat," tegasnya.
Selain dukungan anggaran, Teras meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tetap bersatu dan membangun koordinasi yang baik dalam menangani karhutla.
Ia mengingatkan agar seluruh energi pemerintah diarahkan pada persoalan utama, yakni memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Fokus pada penanganan karhutla dan menghindari agenda, tindakan, serta pernyataan publik yang mengaburkan tantangan utama kita menjaga keselamatan rakyat," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan penanganan di titik api. Penanganan juga harus dilakukan di hilir dengan memastikan masyarakat terdampak asap mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.
Perhatian khusus, kata Teras, perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu dan anak yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dalam jangka panjang.
"Sembari eksekutif bekerja memastikan perlindungan dan keselamatan rakyat terjaga, terutama dalam pelayanan kesehatan publik agar dampak asap kebakaran tidak memicu masalah kesehatan yang meluas bagi rakyat, khususnya para ibu dan anak," katanya.
Di sisi lain, Teras juga mendorong jajaran DPRD Kalteng menggunakan saluran politik masing-masing untuk memastikan para pemangku kepentingan di tingkat pusat memberikan perhatian terhadap kondisi Kalteng.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla di wilayah masing-masing. Semangat gotong royong dinilai penting dalam menghadapi situasi tersebut.
"Masyarakat Kalteng juga saya harapkan saling mendukung, bergotong royong, dan secara bersama mencegah karhutla di wilayah masing-masing," tuturnya.
Teras turut mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk akibat asap kebakaran.
Teras menegaskan, persoalan karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai bencana lingkungan. Dampaknya juga merembet pada persoalan sosial, ekonomi, hingga kesehatan publik.
"Kalteng dan Kalimantan sedang tidak baik-baik saja. Dampak karhutla, tidak saja pada masalah sosial dan ekonomi, tapi juga berpotensi mengganggu kesehatan publik untuk jangka panjang," katanya.
Karena itu, menurutnya, langkah penanganan harus dirancang untuk memastikan dampak karhutla tidak berubah menjadi beban kesehatan masyarakat pada masa mendatang.
Di sisi penegakan hukum, Teras berharap aparatur penegak hukum dapat bekerja secara transparan terhadap kasus-kasus karhutla yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah.
Namun, dalam proses tersebut, ia meminta penegakan hukum tetap memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
"Tak lupa aparatur penegak hukum untuk secara transparan menegakkan hukum dengan memperhatikan pula adanya kearifan lokal atas kejadian luar biasa yang telah menimbulkan dan merugikan rakyat dan kepentingan daerah ini," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/H)
