BORNEONEWS, Palangka Raya – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai telah berkembang menjadi persoalan serius, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Hingga minggu ketiga Agustus 2026, Dinas Kesehatan Kalteng mencatat sebanyak 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di seluruh wilayah provinsi.
Data tersebut disampaikan Plh Kabid P2P Dinkes Kalteng, Yaesarwawan. Dari total kasus tersebut, Kota Palangka Raya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi, yakni mencapai 16.166 kasus.
Koordinator Posko RAKAT (Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah), Agung Sesa, menilai tingginya kasus ISPA menjadi gambaran bahwa kondisi di Kalteng belum membaik. Berdasarkan analisis tim Posko RAKAT yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, terdapat lonjakan titik hotspot sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus 2026 yang mencapai 32.796 titik.
Menurut Agung, dampak Karhutla tidak berhenti pada munculnya kabut asap. Kelompok rentan turut menghadapi risiko kesehatan yang semakin besar. Posko RAKAT mencatat sedikitnya 84 orang yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya telah datang ke safehouse untuk meminta bantuan.
"Sebagai bentuk respons kemanusiaan, Koalisi RAKAT mendistribusikan makanan, masker, Oxycan, multivitamin dan alat pelindung diri (APD), termasuk kepada tenaga pemadam kebakaran dan relawan yang berada di garis depan. Koalisi juga menyiapkan rumah aman asap di dua lokasi untuk memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat yang mengalami sesak napas maupun keluhan akibat paparan asap," katanya, Minggu, 6 September 2026.
Direktur Eksekutif JPIC Kalimantan, Frans Sani Lake, yang tergabung dalam Posko RAKAT, menyampaikan kritik terhadap penanganan pemerintah. Menurutnya, keberadaan safehouse yang dibangun melalui gotong royong masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terjangkau.
“Rumah Aman Asap ini berdiri dari patungan warga dan para sahabat yang berbela rasa, bukan dari anggaran negara. Kita bersyukur bisa membantu, tapi ini bukan prestasi yang layak dirayakan,” tambah Frans.
Ia meminta pemerintah hadir lebih jauh hingga ke wilayah terdampak di tingkat kampung. Frans juga menyoroti Kabupaten Pulang Pisau yang menurutnya menjadi salah satu wilayah dengan jumlah titik panas tinggi, tetapi belum memiliki alat ukur kualitas udara.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalteng, Irene Natalia Lambung, menilai dampak kabut asap tidak dirasakan secara proporsional oleh seluruh kelompok masyarakat. Perempuan dan kelompok rentan disebut menghadapi beban lebih berat, termasuk dari sisi kesehatan dan hilangnya sumber penghidupan yang bergantung pada hutan dan lahan.
Irene meminta pemerintah memastikan penanganan dilakukan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Menurutnya, kebijakan tidak cukup hanya memenuhi formalitas kesetaraan gender, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang mempertimbangkan kondisi dan kerentanan masyarakat.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, juga mendesak pemerintah segera menggalang dukungan dan sumber daya untuk mempercepat pemadaman Karhutla di seluruh wilayah terdampak. Bersamaan dengan itu, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas harus diperkuat untuk menangani masyarakat yang terdampak asap.
"Penanganan Karhutla harus dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dapat menjadi salah satu metode pendukung, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah juga perlu melakukan identifikasi serta penindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan," sarannya.
Di sisi lain, Ketua BPAN Kalteng Wahdjudae mengingatkan agar masyarakat adat tidak dijadikan kambing hitam setiap kali Karhutla terjadi. Ia meminta pemerintah melihat persoalan secara lebih menyeluruh, termasuk penguasaan lahan skala besar dan efektivitas pengawasan negara.
Staff Litbang Progress Kalteng, Deni Kariadi, menambahkan bahwa degradasi gambut akibat pembukaan lahan skala besar dapat menghilangkan fungsi hidrologis gambut. Kondisi lanskap yang semakin kering kemudian menjadi lebih rentan terbakar ketika menghadapi musim kering dan fenomena El Nino.
Rangkaian catatan tersebut menjadi alarm bahwa penanganan Karhutla di Kalteng membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak hanya dituntut memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, pengawasan lingkungan serta penegakan hukum agar bencana asap tidak terus berulang setiap tahun. (MARINI/j)
