BORNEONEWS, Jenewa – Prancis mendesak Uni Eropa membatasi perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat yang dinilai ilegal, sebagai bagian dari tekanan untuk menghentikan perluasan permukiman dan kekerasan terhadap warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Paris kembali mendorong negara-negara anggota Uni Eropa mengambil langkah bersama terkait perdagangan yang terhubung dengan permukiman tersebut.
“Permukiman tersebut ilegal. Tidak wajar jika Uni Eropa dapat mendukung perdagangan ini,” kata Barrot dalam wawancara dengan RFI, Sabtu, 5 September 2026.
Ia membandingkan usulan tersebut dengan kebijakan Uni Eropa terhadap Krimea setelah wilayah itu dianeksasi Rusia pada 2014. Saat itu, blok tersebut menghentikan impor dari semenanjung tersebut.
“Hal yang sama harus kita lakukan terhadap permukiman ilegal tersebut,” ujarnya.
Namun, Barrot mengakui pembatasan perdagangan membutuhkan persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa.
Ia juga mengecam peningkatan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat. Menurutnya, situasi tersebut merugikan warga Palestina, berpotensi mengganggu keamanan Israel, serta semakin mempersempit peluang terwujudnya solusi dua negara.
Dalam wawancara yang sama, Barrot turut menanggapi perkembangan di Niger. Ia membantah tuduhan pemerintah Niger bahwa Prancis terlibat dalam pemberontakan militer yang terjadi pada 29 Agustus.
Barrot menyebut tuduhan tersebut sebagai tidak berdasar dan menegaskan Paris tidak memiliki niat maupun kemampuan untuk terlibat dalam aksi tersebut.
“Semua ini, seperti biasa, merupakan upaya untuk secara keliru menunjuk Prancis sebagai pihak yang bertanggung jawab, padahal tanggung jawab tersebut sama sekali tidak ada,” katanya.
Pemberontakan di Niger dilaporkan melibatkan sejumlah tentara yang menyerang pangkalan udara militer utama dan beberapa lokasi strategis di Niamey.
Pasukan yang tetap loyal kepada pemerintah, dengan dukungan Africa Corps Rusia, kemudian disebut berhasil mengambil kembali kendali.
Pemerintah Niger pada Jumat menuduh Prancis memicu kerusuhan sekaligus mendukung kelompok pemberontak. Tuduhan tersebut dibantah pemerintah Prancis.
ANTARA
