BORNEONEWS, Kuala Lumpur – Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengusulkan pembaruan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi apa yang ia sebut sebagai “PBB 2.0” agar lebih mampu menghadapi konflik global yang semakin kompleks dan saling berkaitan.
Gagasan tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Penang Peace Dialogue di Penang, Malaysia, Minggu, 6 September 2026.
Menurut Jokowi, dunia membutuhkan lembaga global, mekanisme mediasi dan diplomasi yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian.
“Kita membutuhkan lembaga global yang lebih kuat, mediasi global yang lebih kuat, dan diplomasi global yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian. Sekarang, kita harus bergerak melampaui Perserikatan Bangsa-Bangsa edisi lama dan membangun edisi baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.0 yang baru,” kata Jokowi.
Ia menilai tantangan global saat ini tidak lagi berdiri sendiri karena berbagai konflik saling berhubungan dan dampaknya melampaui batas negara.
Karena itu, menurutnya, PBB perlu melakukan perubahan terhadap sistem, proses dan strategi agar lebih relevan serta efektif dalam menghadapi persoalan dunia.
“Karena kemakmuran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika setiap negara memilih perdamaian daripada konflik, kerja sama daripada persaingan dan kolaborasi daripada perpecahan,” jelasnya.
Jokowi juga menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemakmuran sendirian ketika dunia masih dibayangi konflik dan rendahnya kepercayaan antarnegara.
Dalam pidatonya, ia turut menyinggung posisi Asia Tenggara yang dinilainya dapat menjadi contoh hidup berdampingan di tengah perbedaan budaya, masyarakat dan peradaban.
Menurut Jokowi, kawasan tersebut telah berkembang menjadi salah satu contoh kolaborasi antarperadaban dalam dunia yang semakin multipolar.
“Di sini, perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah jembatan menuju pemahaman, kerja sama, dan kemajuan bersama,” katanya.
Ia menilai nilai serupa perlu diterapkan secara lebih luas, termasuk oleh negara-negara maju.
Menurut Jokowi, kekuatan suatu negara tidak cukup diukur dari teknologi, perekonomian maupun pengaruh politik, tetapi juga dari kemampuan memikul tanggung jawab dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas.
“Negara-negara maju tidak boleh hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Mereka harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan membantu menciptakan dunia yang lebih damai,” ujar Jokowi.
Penang Peace Dialogue merupakan forum yang membahas berbagai isu perdamaian dunia.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow, Konsul Jenderal RI Penang Wanton Saragih, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan media dan tokoh internasional.
ANTARA
