BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pemerintah Kabupaten Seruyan terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Wakil Bupati Seruyan Supian meminta seluruh perusahaan pemegang izin di wilayah Seruyan mengambil peran lebih aktif dalam upaya pencegahan hingga penanganan Karhutla.
Persoalan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga dukungan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun perizinan berusaha pemanfaatan hutan sangat diperlukan.
“Kami minta seluruh perusahaan ikut berperan dalam mengatasi masalah Karhutla, bukan hanya di area perusahaan tetapi juga di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Permintaan ini disampaikan Supian saat mengikuti Zoom Meeting antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla tahun 2026, Senin, 9 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Seruyan didampingi unsur Forkopimda serta SOPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Supian juga meminta perusahaan tidak berjalan sendiri dalam melakukan penanganan kebakaran. Setiap upaya di lapangan diharapkan selalu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui BPBD dan Satgas Karhutla.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Ketika terjadi kebakaran, informasi, personel maupun dukungan peralatan dapat segera dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah, perusahaan, aparat dan masyarakat semakin solid dalam menghadapi Karhutla.
“Dengan koordinasi dan sinergi yang terjalin dengan baik, diharapkan penanggulangan Karhutla dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik agar penanganan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (FAHRUL/R)
