BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam P/penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 7 September 2026.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan diikuti pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH. Forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah menghadapi potensi peningkatan Karhutla sekaligus memperkuat kesiapan setiap unsur di lapangan.
Bupati Barito Timur M. Yamin mengikuti rakor bersama Komandan Yonif TP 924/Uria Mapas, Wakapolres Barito Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar beserta jajaran, serta Asisten I Setda Barito Timur.
Dalam koordinasi tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya kesiapan sejak sebelum kebakaran terjadi.
"Kita harus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, sehingga ketika terjadi kebakaran, penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu," ujar Yamin.
Menurutnya, kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman Karhutla. Selain itu, pemantauan terhadap wilayah rawan serta komunikasi yang cepat antarpihak diperlukan agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Keterlibatan perusahaan pemegang HGU dan PBPH juga menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan Karhutla. Sinergi pemerintah dengan perusahaan diperlukan karena aktivitas pencegahan dan penanganan di wilayah konsesi harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah menjaga kawasan di sekitarnya.
"Semua pihak harus mengambil peran sesuai kewenangannya. Pemerintah, TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat harus bergerak bersama. Jangan sampai ketika api sudah membesar baru kita bertindak," tegasnya.
Pemkab Barito Timur terus mendorong pola penanganan Karhutla yang mengedepankan pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta respons cepat di lapangan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Barito Timur berharap ancaman Karhutla selama periode puncak tahun 2026 dapat ditekan. Upaya itu sekaligus diarahkan untuk melindungi masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi daerah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
