PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah dan dunia usaha didorong menyamakan pemahaman serta membangun komitmen bersama dalam penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut menjadi tujuan Rapat Koordinasi Pemerintah dan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) dan dipimpin langsung Menkopolkam Djamari Chaniago.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo mengikuti rakor secara virtual dari Posko Brimob, Jalan Tjilik Riwut, Senin, 7 September 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito HW menjelaskan rakor bertujuan menyamakan pemahaman antara pemerintah dan dunia usaha mengenai kondisi terkini karhutla serta langkah penanganannya.

Rakor tersebut sekaligus menegaskan kewajiban para pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari dunia usaha, rakor diikuti 325 perusahaan yang terdiri dari 175 pemegang hak guna usaha dan 150 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

"Kami berharap Rakor ini menghasilkan komitmen bersama yang dapat segera dilaksanakan di lapangan," tutur Purwito. (HERMAWAN DP/y)