PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan dan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2027 secara cermat dan tidak boros.

Menurutnya, pengalaman karhutla dan kabut asap sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah tidak kembali mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar hanya untuk menangani dampak ketika kebakaran sudah meluas.

“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” tegas Sri Ani saat rapat evaluasi dan rekomendasi status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya di BPBD Kota Palangka Raya, Selasa, 8 September 2026.

Ia menilai anggaran penanganan karhutla harus lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak awal.

Pemetaan wilayah rawan, patroli, pembasahan lahan, ketersediaan sumber air, sarana pemadam serta kesiapan personel harus dipastikan sebelum memasuki periode rawan kebakaran.

Sri Ani juga mengingatkan agar setiap rupiah anggaran memiliki manfaat yang jelas. Pemerintah tidak boleh sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus melihat efektivitas program dalam mencegah dan menangani karhutla.

“Jangan sampai kita menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil,” ujarnya.

Ia berharap evaluasi penanganan karhutla 2026 menjadi dasar dalam penyusunan program 2027. Kelemahan yang ditemukan di lapangan harus diperbaiki, sementara kebutuhan yang terbukti efektif perlu diperkuat.

Sri Ani menegaskan keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap.

“Target kita bukan sekadar anggaran terserap, tetapi bagaimana 2027 masyarakat tidak lagi mengalami kondisi seperti 2026. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” pungkasnya. (MARINI/R)