BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah kembali memantau langsung perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Kali ini orang nomor satu di Kobar itu mengunjungi Posko Penanganan Karhutla yang berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, Selasa, 8 September 2026.
Kunjungan ini untuk memastikan perkembangan penanganan karhutla terkini sekaligus melihat kesiapan personel, sarana dan prasarana serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kejadian karhutla di sejumlah wilayah Kobar.
Dalam kesempatan itu Nurhidayah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam upaya penanganan karhutla.
Menurutnya, penanganan karhutla saat ini secara umum telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun, diperlukan keterlibatan seluruh unsur untuk menjaga kondisi kualitas udara agar tetap sehat bagi masyarakat.
“Penanganan karhutla secara umum sudah dilaksanakan sesuai SOP, memang kita perlu keroyokan dalam menjaga kondisi kualitas udara di Kobar tetap sehat bagi masyarakat, dengan kekompakan, kita akan lebih mudah menangani berbagai kendala yang ada,” ujarnya.
Berdasarkan rekapitulasi Posko Penanganan Karhutla Kobar hingga 8 September 2026, tercatat sebanyak 2.711 titik panas (hotspot) dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.958,73 hektare, sejak 1 Januari 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terhadap sejumlah titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau petugas.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Sungai Cabang yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kondisi medan dan akses menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan titik api di kawasan tersebut.
“Ada beberapa titik api yang krusial, seperti di Desa Sungai Cabang, ada lokasi yang tidak terjangkau, terutama di Sungai Cabang yang berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Puting,” jelasnya.
Selain penanganan titik api, Bupati juga menyoroti pentingnya dukungan sarana dan prasarana kesehatan bagi personel yang terlibat dalam operasi pemadaman.
Menurutnya, kondisi kesehatan personel harus menjadi perhatian karena penanganan karhutla membutuhkan waktu, tenaga dan daya tahan yang tinggi. Manajemen serta pembagian personel juga perlu dilakukan secara tepat agar kekuatan yang tersedia dapat ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Saat ini kekuatan operasional penanganan karhutla di Kobar melibatkan 531 personel, 60 unit sarana dan prasarana, serta 19 unsur atau instansi.
Kekuatan tersebut berasal dari berbagai unsur, di antaranya Polres Kobar, Brigif, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI AU, tenaga kesehatan, Huma Singgah Itah, Kodim 1014, Dinas Sosial/Tagana, Damkar, RAPI, ASN dari berbagai perangkat daerah serta unsur lainnya.
Nurhidayah menilai komunikasi dan koordinasi yang baik antarpihak turut mendukung penanganan sejumlah titik api. Selain itu, dukungan masyarakat juga dinilai penting untuk membantu petugas mendeteksi dan menangani kejadian karhutla secara lebih cepat.
“Penanganan beberapa titik api berjalan baik, berkat komunikasi yang baik dengan banyak pihak, termasuk support dari masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan Nurhidayah berharap peran aparatur pemerintahan di tingkat desa semakin diperkuat. Aparatur desa diharapkan dapat menjadi penggerak sekaligus koordinator masyarakat ketika terjadi karhutla di wilayah masing-masing.
Dengan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas teknis, dunia usaha hingga masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, menjaga kualitas udara serta keselamatan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. (DANANG/R)
