BORNEONEWS, Istanbul – Inggris bersiap memberlakukan larangan perdagangan dengan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari perubahan kebijakan terhadap Israel.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband diperkirakan mengumumkan perubahan besar dalam hubungan Inggris-Israel, termasuk larangan perdagangan untuk barang dan jasa tertentu yang berasal dari wilayah permukiman tersebut. Kebijakan itu juga disebut mencakup pembatasan pembiayaan dan iklan.
Menurut laporan The Guardian, langkah tersebut ditujukan untuk menghentikan perluasan permukiman yang dinilai semakin mengancam peluang terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Sementara itu, The Independent melaporkan perubahan kebijakan tersebut dipercepat oleh perkembangan proyek E1, sebuah koridor strategis yang dirancang di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Miliband menyebut perluasan permukiman sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak. Inggris disebut akan mengambil langkah lebih aktif untuk mempertahankan solusi dua negara.
Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025, bergabung dengan lebih dari 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya.
Dalam pernyataan yang akan disampaikan, Miliband juga diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih tegas mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Sejumlah laporan menyebut Inggris akan menyoroti pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.
London juga masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Namun, The Guardian melaporkan paket kebijakan yang disiapkan Inggris saat ini diperkirakan tidak menggunakan istilah genosida.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin mengecam perluasan permukiman tersebut dan menjanjikan langkah-langkah komprehensif dalam waktu dekat.
Kebijakan itu muncul setelah data PBB menunjukkan kekerasan oleh warga Israel di wilayah pendudukan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 1.400 serangan yang menimbulkan korban atau kerusakan properti tercatat sepanjang 2026.
Sekitar 750.000 warga Israel dilaporkan tinggal di 516 permukiman dan pos terdepan di wilayah pendudukan tersebut. Laporan itu juga menyebut adanya upaya berulang untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka.
Sumber: Anadolu/ANTARA
