BORNEONEWS, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi tidak memerlukan pengawalan kapal perang saat digunakan untuk operasi militer selain perang atau OMSP, termasuk misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
“Kalau untuk OMSP, operasi kemanusiaan, itu tidak perlu dikawal,” kata Muhammad Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal), Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Ali, sejak awal TNI AL memang mengarahkan pemanfaatan kapal tersebut untuk mendukung berbagai misi kemanusiaan.
Kapasitas muatan Giuseppe Garibaldi yang besar dinilai mampu membantu TNI AL mengangkut personel maupun logistik dalam jumlah banyak ke wilayah yang terdampak bencana.
Kemampuan tersebut menjadi salah satu nilai strategis kapal induk dalam mendukung operasi nonperang, terutama bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas.
Meski demikian, Ali tidak menutup kemungkinan Giuseppe Garibaldi nantinya digunakan dalam operasi militer untuk perang atau OMP, baik di dalam maupun luar negeri.
Jika digunakan dalam operasi tempur, kapal induk tersebut akan membutuhkan pengawalan dari unsur kapal perang lainnya.
“Kalau untuk kepentingan operasi militer untuk perang (OMP), kemungkinan besar pasti dikawal oleh fregat-fregat yang sudah kita miliki,” ujarnya.
Sebelumnya, Co-Founder Jakarta Defence Society (JDS), Ade P Marboen, menilai rencana TNI AL mengakuisisi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dapat menjadi langkah untuk memperkuat kemampuan maritim Indonesia.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat penguatan kemampuan proyeksi kekuatan laut menjadi penting.
Kapal induk dinilai dapat mendukung pengoperasian unsur udara maupun membawa berbagai alat utama sistem persenjataan, sekaligus mengangkut logistik untuk kepentingan OMSP.
Namun, Ade mengingatkan penggunaan kapal induk dalam operasi militer idealnya didukung oleh kapal pendamping.
Ia mencontohkan praktik sejumlah negara yang mengoperasikan kapal induk dalam sebuah gugus tugas dengan dukungan kapal permukaan, kapal selam hingga kapal suplai.
“Jenis kapal ini perlu diperkuat dengan kapal lain seperti LHD sebelum langkah berikutnya memiliki kapal induk, walaupun saat ini TNI AL sudah memiliki dua fregat terbesarnya kelas KRI Brawijaya dan armada kapal selam dari berbagai kelas,” katanya.
Ade juga menyoroti pentingnya kesiapan TNI AL dalam membentuk gugus tugas ketika mengoperasikan aset strategis untuk perjalanan jarak jauh.
Selain aspek pengawalan, usia kapal juga menjadi perhatian.
Giuseppe Garibaldi sebelumnya telah mengakhiri masa tugasnya bersama Angkatan Laut Italia. Kapal tersebut direncanakan menjalani perbaikan agar dapat digunakan kembali selama sekitar 15 hingga 20 tahun.
Menurut Ade, kondisi tersebut membuat Indonesia perlu memperhitungkan secara matang biaya operasional, pemeliharaan serta perawatan dalam jangka panjang.
“Dengan masa pakai 15-20 tahun, berarti 3-4 periode kepresidenan sehingga siapapun yang menjadi presiden harus memegang komitmen keras menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan dan perawatan yang cukup,” ujarnya.
Ia menilai pengadaan Giuseppe Garibaldi berpotensi meningkatkan kemampuan TNI AL dalam proyeksi kekuatan sekaligus mendukung interoperabilitas antarmatra.
ANTARA
