BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dengan membentuk Satuan Tugas BBM dan LPG 3 kilogram.
Satgas tersebut dipersiapkan untuk memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan maupun distribusi BBM dan LPG agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin mengatakan pembentukan satgas harus segera dilakukan agar persoalan kelangkaan tidak terus berlarut dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Saya instruksikan agar segera dibentuk Satgas BBM dan elpiji untuk mengatasi kelangkaan BBM di daerah ini,” kata Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis, 10 September 2026.
Instruksi tersebut disampaikan saat Bupati memimpin rapat koordinasi membahas persoalan kelangkaan BBM di Barito Utara.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Direktur Perusda Batara Membangun, pimpinan SPBU serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Shalahuddin menegaskan persoalan pasokan BBM memerlukan penanganan konkret dan terkoordinasi.
Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat terganggunya distribusi maupun terbatasnya ketersediaan bahan bakar.
“Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Menurut Bupati, pembentukan Satgas BBM dan LPG menjadi penting untuk memperkuat pengawasan di seluruh rantai distribusi, mulai dari ketersediaan pasokan hingga penyaluran kepada masyarakat.
Satgas nantinya diharapkan melakukan pemantauan secara intensif serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan distribusi BBM dan LPG tidak berjalan optimal.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal, bukan hanya dilakukan ketika kelangkaan sudah terjadi.
Shalahuddin menegaskan akan ada tindakan tegas apabila dalam proses pengawasan ditemukan praktik penyelewengan distribusi.
“Apabila ditemukan adanya penyelewengan, lakukan penegakan hukum dan berikan sanksi tegas kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pemkab Barito Utara juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait meningkatkan koordinasi dalam menangani persoalan tersebut.
Setiap informasi mengenai stok, distribusi maupun kendala di lapangan diminta segera ditindaklanjuti agar permasalahan tidak semakin meluas.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting karena distribusi BBM dan LPG melibatkan banyak pihak, mulai pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, badan usaha hingga instansi terkait lainnya.
Melalui pembentukan satgas, pemerintah berharap pengawasan dapat dilakukan lebih terpadu dan respons terhadap persoalan pasokan menjadi lebih cepat.
Satgas juga diharapkan memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan aman, tertib dan tepat sasaran.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan kelangkaan ini terus berlarut-larut,” kata Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar langkah penanganan dapat segera dijalankan.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengatasi kelangkaan sekaligus mencegah terulangnya persoalan distribusi BBM dan LPG yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta roda perekonomian daerah.
