BORNEONEWS, Kuala Kurun - Hingga 7 Septemebr 2026, ada ribuan titik panas yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Terkait hal itu, Wakil Bupati Gunung Mas membeberkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
"Berdasarkan data Pemkab Gumas, sejak Januari hingga 7 September 2026 tercatat 4.879 titik hotspot dengan estimasi luas area terbakar mencapai 2.439,5 hektare," kata Efrensia, Jumat, 11 September 2026.
Karena itu, Efrensia kejadian karhutla yang berhasil ditangani tercatat sebanyak 80 titik, dengan luas area terbakar sekitar 146,433 hektare.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Gumas dalam menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla selama 30 hari, terhitung sejak 1 hingga 30 September 2026.
Dalam penanganannya, Pemkab Gumas mengoptimalkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga dunia usaha.
Sejumlah langkah dilakukan, di antaranya patroli terpadu, pemantauan hotspot, penggunaan drone, serta pembentukan dan pengaktifan posko tanggap darurat karhutla di kantor BPBD dan sejumlah kecamatan.
Pemerintah juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperkuat pencegahan dan respons di tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting karena titik karhutla tidak hanya terjadi di sekitar ibu kota kabupaten, tetapi juga tersebar di wilayah perdesaan.
“Yang penting menurut kami adalah sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat. Kejadian Karhutla ini tidak hanya berada di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyebar di desa-desa. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus dilibatkan agar memahami bagaimana mencegah dan menanggulangi ketika kebakaran terjadi,” bebernya.
Selain keterbatasan personel dan armada, ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pemadaman. Untuk mendukung distribusi air, sebanyak 23 OPD yang memiliki kendaraan roda empat jenis double cabin maupun pikap turut dikerahkan.
Armada tersebut mendukung tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Damkar/Satpol PP, Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, serta KPHP Kahayan Hulu.
“Kalau unit pemadam yang kita punya sangat terbatas, maka kita tambah dengan mengerahkan mobil-mobil yang ada untuk menyuplai air. Sumber air juga terbatas dan jaraknya jauh. Kalau mobil pemadam kembali ke sumber air setelah habis, tentu membutuhkan waktu lama. Karena itu kita support dengan tangki-tangki air yang dibawa mobil OPD,” jabarnya.
Untuk meningkatkan dukungan sarana pemadaman, Pemkab Gumas telah mengusulkan 12 unit mobil atau truk pemadam kebakaran kepada Pemprov Kalteng. Dari usulan tersebut, baru dua unit yang diperoleh.
Pemkab Gumas juga mengusulkan pembangunan 254 titik sumur bor pada wilayah rawan karhutla. Selain untuk mendukung kebutuhan pemadaman, sumur bor tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
"Di sisi pencegahan, Pemkab Gumas juga terus mendorong perusahaan perkebunan untuk mengambil tanggung jawab dalam mencegah karhutla, khususnya di wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," tukasnya. (RISKA YULYANA/H)
