BORNEONEWS, Jakarta – Kalimantan Tengah dinilai perlu memperkuat sistem peringatan dini inflasi daerah di tengah risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi gangguan distribusi pangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, sistem peringatan dini penting agar pemerintah daerah dapat merespons tekanan harga secara lebih cepat sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Menurutnya, langkah mitigasi perlu disesuaikan dengan karakter risiko di masing-masing wilayah, terutama daerah yang menghadapi kekeringan dan bencana yang berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi pangan.
“Segera memastikan pasokan pangan terutama di daerah yang rawan bencana, rawan kekeringan. Jadi harus ada intervensi realokasi anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi pangan dan gangguan distribusi,” kata Bhima di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Ia menilai kekeringan akibat El Nino berpotensi mengganggu basis produksi pangan. Sementara karhutla dapat memberi tekanan terhadap distribusi barang, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
Karena dampak setiap daerah berbeda, pemerintah dinilai membutuhkan mekanisme yang dapat mendeteksi perubahan kondisi secara lebih cepat di tingkat lokal.
“Saya kira perlu adanya koordinasi dengan early warning system untuk inflasi di level daerah. TPID bisa dimaksimalkan lagi kerjanya,” ujarnya.
Bhima menilai penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu dibarengi kemampuan mengarahkan intervensi secara cepat ke wilayah yang menghadapi gangguan produksi maupun distribusi.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, secara nasional terdapat 395 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 9 September 2026 pukul 21.04 WIB.
Perhatian operasi terutama diarahkan ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sementara Kalimantan Selatan tercatat nihil titik panas pada kategori tersebut.
Bhima mengingatkan, dampak inflasi tidak berhenti pada kenaikan harga barang.
Peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan energi berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat menengah dan kurang mampu.
Ketika pengeluaran untuk kebutuhan primer meningkat, masyarakat berpotensi mengurangi belanja barang sekunder maupun tersier.
“Barang-barang kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu akan berkurang,” katanya.
Menurut Bhima, kondisi konsumsi masyarakat harus terus dicermati karena memiliki pengaruh penting terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Agustus 2026 berada di level 118,5, meningkat dibandingkan Juli sebesar 116,8 dan masih berada pada zona optimistis.
Bank Indonesia juga memperkirakan Indeks Penjualan Riil Agustus 2026 tumbuh 0,5 persen secara tahunan. Pada Juli, IPR tumbuh 1,1 persen setelah pada Juni mengalami kontraksi 3,0 persen.
Selain tekanan dari sektor pangan, Bhima juga menyoroti risiko inflasi dari sektor energi seiring tingginya harga minyak mentah dunia.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dijawab bukan hanya dengan kebijakan jangka pendek, tetapi juga melalui percepatan transisi energi.
“Harus mempercepat transisi energi, sehingga masyarakat punya pilihan beralih apakah ke transportasi publik yang lebih murah, atau masyarakat juga bisa mengembangkan energi panel surya, sehingga tidak bergantung pada naik-turunnya harga minyak mentah,” ucapnya.
Menurut Bhima, penguatan sistem peringatan dini inflasi, respons anggaran yang cepat, mitigasi risiko bencana serta transisi energi diperlukan untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.
Pemerintah bersama Bank Indonesia selama ini menjalankan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Strategi tersebut dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
ANTARA
