BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menempatkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar sebagai prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan pelayanan publik tetap menjangkau kebutuhan masyarakat.
Pengajuan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Timur, Jumat, 11 September 2026. Pidato pengantar Bupati dalam rapat tersebut dibacakan Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku.
Yamin mengatakan penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan secara terencana dan akuntabel, sekaligus menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan wujud komitmen kami untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, transparan, dan akuntabel, serta untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Barito Timur,” katanya dalam pidato yang dibacakan Misnohartaku.
Berdasarkan KUA-PPAS APBD 2027 yang telah disepakati bersama, Pemkab Barito Timur mengajukan rancangan APBD dengan total anggaran sebesar Rp869.218.808.466,07. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp848.018.349.723, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp869.218.808.466,07.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menimbulkan defisit yang kemudian ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp21.200.458.743,08.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap mengarahkan belanja pada program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Yamin menyebut Pemkab Barito Timur menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing dan berkarakter.” Tema itu menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, kedua sektor tersebut mendapat perhatian dalam rancangan belanja daerah, selain pembangunan infrastruktur dasar dan pemerataan akses pelayanan publik.
“Tema tersebut menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses layanan publik guna menciptakan SDM yang menjadi modal utama kemajuan daerah,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi ketentuan fungsi pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Barito Timur.
Sementara di bidang kesehatan, anggaran dialokasikan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
Penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar juga menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah berupaya mengarahkan belanja pembangunan pada infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meskipun ruang fiskal yang tersedia masih terbatas.
Keterbatasan tersebut antara lain dipengaruhi besarnya belanja wajib dan mengikat. Belanja pegawai masih berada di atas 30 persen dari APBD, sementara pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban alokasi untuk pendidikan dan kesehatan.
Kondisi fiskal tersebut membuat alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rancangan APBD 2027 belum memenuhi target mandatory spending sebesar 40 persen dari total belanja daerah. Karena itu, pemerintah daerah memilih menerapkan efisiensi dan skala prioritas secara bertahap.
“Pemerintah Daerah perlu melakukan efisiensi anggaran dan skala prioritas secara bertahap dengan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegas Yamin.
Penguatan kapasitas aparatur juga masuk dalam rancangan anggaran melalui alokasi untuk pendidikan dan pelatihan ASN serta pengawasan internal pemerintah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta akuntabel.
Dalam pembahasan APBD 2027, Yamin mengajak DPRD Barito Timur membangun sinergi agar program dan kegiatan yang disepakati benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dapat bekerja sama dan memberikan dukungan, saran serta pemikiran yang konstruktif dan responsif dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2027,” katanya.
Yamin menegaskan pembahasan APBD 2027 perlu mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, prioritas Kabupaten Barito Timur, termasuk 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat dan daerah.
“Dengan demikian APBD tahun anggaran 2027 dapat kita jadikan instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
