BORNEONEWS, Yogyakarta – Pertamina Patra Niaga tengah mengembangkan sistem biometrik untuk memperkuat penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan, sistem subsidi tepat telah disiapkan untuk dua komoditas tersebut.
“Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji,” kata Eko dalam temu media di Yogyakarta, Jumat, 11 September 2026.
Untuk elpiji 3 kilogram, Pertamina saat ini telah menggunakan Merchant Apps Pertamina atau MAP yang mengharuskan konsumen mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika melakukan pembelian.
Sistem tersebut kini akan dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi biometrik yang terhubung dengan data kependudukan.
“Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik,” ujarnya.
Eko menjelaskan, penerapan transaksi elpiji 3 kg menggunakan biometrik masih berada dalam tahap pengujian.
Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina saat ini masih menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan.
Penguatan data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyusun kebijakan pembelian BBM bersubsidi agar dapat diterima kelompok yang sesuai dengan sasaran.
“Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” jelas Eko.
Pemerintah pada APBN 2026 mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp318,9 triliun.
Jika digabungkan dengan kompensasi, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan rencana pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu proses validasi data.
Pemerintah masih memastikan ketepatan basis data desil sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Validasi dinilai penting agar pembatasan subsidi tidak salah sasaran dan kelompok masyarakat yang berhak tetap memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga berharap pengembangan teknologi biometrik dan penguatan basis data dapat membantu meningkatkan akurasi distribusi subsidi energi sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.
ANTARA
