BORNEONEWS, Jember – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta dukungan pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Integrated Terminal (IT) Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kendala distribusi yang dipicu kepadatan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, antrean kendaraan menuju pelabuhan berpotensi terus berulang sehingga perlu diantisipasi bersama.
“Kami butuh dukungan. Karena kondisi antrean kendaraan di pintu masuk Pelabuhan Ketapang pastinya akan sering terjadi pengulangan,” kata Wahyudi saat mengecek kondisi SPBU di Jember, Jumat malam, 11 September 2026.
Menurutnya, kelangkaan dan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jember, Situbondo dan Bondowoso berkaitan dengan tersendatnya distribusi BBM dari IT Tanjung Wangi.
Lokasi terminal yang berada di sekitar Pelabuhan Ketapang membuat kendaraan tangki BBM ikut terdampak ketika terjadi kepadatan lalu lintas.
Karena itu, BPH Migas meminta pemda bersama kepolisian menyiapkan skema alternatif agar distribusi BBM tidak terganggu saat antrean kendaraan di kawasan pelabuhan meningkat.
“Ini perlu diantisipasi bersama semua pihak, baik itu pemerintah daerah, kemudian dari pihak kepolisian setempat dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Wahyudi menilai pengaturan lalu lintas yang lebih jelas dapat membantu memberikan kepastian waktu bagi kendaraan tangki dalam mendistribusikan BBM.
Ia menjelaskan, antrean dalam kondisi normal dapat mencapai sekitar dua kilometer. Namun ketika antrean memanjang hingga tiga sampai empat kilometer, proses distribusi mulai terdampak.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena IT Tanjung Wangi menjadi salah satu titik penting untuk memasok BBM ke sejumlah wilayah.
“Proses distribusi logistik didominasi 80 persen itu dari arah Bondowoso dan Situbondo. Sedangkan untuk dari selatan, itu bebannya hanya 20 persen jadi selatan itu cukup aman, namun ketika dari utara terganggu, selatan juga akhirnya terkunci. Ini yang mengganggu semua proses,” katanya.
Menurut BPH Migas, kelancaran distribusi BBM tidak hanya bergantung pada kesiapan pasokan, tetapi juga kondisi akses transportasi dari terminal menuju wilayah penyaluran.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian dan pihak terkait dinilai penting untuk mencegah gangguan distribusi berulang.
ANTARA
