PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya segera turun tangan menindaklanjuti maraknya praktik harga tidak wajar dan dugaan antrian buatan pada penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Palangka Raya.

Situasi ini baru saja mereda sebulan, namun kini kembali terulang dan sangat merugikan masyarakat luas. Wahid juga menyoroti lonjakan harga yang tidak masuk akal di tingkat pengecer.

“Pertalite yang harganya resmi Rp 10.000, dijual eceran hingga Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per liter. Sementara Pertamax yang normalnya Rp 16.000 dan tidak pernah antri, dijual pengecer hingga Rp 17.000, Rp 17.500, bahkan sampai Rp 19.000,” paparnya, Sabtu, 12 September 2026.

Kenaikan ini dinilai murni memanfaatkan momen ketidakpastian yang sengaja diciptakan.

Ia menduga kuat adanya permainan yang dilakukan oleh segelintir pengecer dan oknum tertentu.

"Banyak terlihat mobil-mobil pengecer yang ikut mengantre dalam jumlah besar. Ini sengaja diperbanyak agar terkesan seolah-olah BBM langka, padahal stok dipastikan aman,” ujarnya.

Bahkan ada dugaan oknum di SPBU sengaja menahan pengeluaran Pertalite agar masyarakat beralih ke Pertamax yang dijual dengan harga lebih tinggi.

“Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sebelumnya sudah menegaskan bahwa stok BBM tidak pernah berkurang. Antrean ini hanyalah isu yang dimainkan segelintir pihak,” tegas Wahid.

Ia meminta agar hal ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena sangat memberatkan masyarakat yang sudah terbebani kebutuhan hidup sehari-hari.

Selaku fungsi pengawasan, Wahid meminta Kepala Daerah segera mengerahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk turun langsung ke lapangan.

“Harus ada pengawasan rutin, pengecekan di lapangan, dan pemberian sanksi tegas bagi pengecer yang nakal. Jangan biarkan mereka merasa nyaman menaikkan seenaknya,” imbaunya.

“Kami di dewan siap mengawal, namun kepala daerah harus memimpin langkah ini. Kita harus pastikan harga sesuai ketentuan dan permainan ini dihentikan sekarang juga,” pungkas Wahid Yusuf. (PATHUR/H)