BORNEONEWS, Palangka Raya – Sejumlah program prioritas strategis Bidang Bina Marga diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah kepada pemerintah pusat di Jakarta. Terdiri lima item pokok jalan strategis dan satu item pembangunan jalan menuju akses outlet. Berapa
anggarannya?

Pertama, penuntasan pelebaran 2-7-2 jalan lintas Kalimantan poros selatan (batas Kalbar–Pangkalan Bun–Sampit–Palangka Raya–Pulang Pisau–Kuala Kapuas–batas Kalsel) dan duplikasi jembatan.
Pekerjaan ini membutuhkan anggaran Rp 544,6 miliar dari APBN.

Kedua, pelebaran ruas Palangka Raya–Buntok–Ampah, dimana proyek ini membutuhkan anggaran Rp975 miliar. Ketiga, pembangunan pile slab pada segmen banjir Bukit Rawi proyek ini membutuhkan anggaran Rp 402,5 miliar dari APBN.

Keempat, percepatan pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah (Tumbang Samba-Tumbang Hiran – Tumbang Kaburai – Batas Kalbar) sepanjang ± 200 Km, membutuhkan anggaran Rp 1,176 triliun. dari APBN.

Kelima, pelebaran Jalan Muara Teweh – Kandui – Patas – Ampah – Dayu–Tamiyang Layang – Pasar Panas (Batas Kalsel). Pekerjaan ini membutuhkan anggaran Rp 877,125 miliar.

Selanjutnya adalah pembangunan ruas jalan menuju akses outlet (pelabuhan) terdiri dari pembangunan jalan ruas Basarang – Batanjung. Ruas jalan ini merupakan akses Pelabuhan Batanjung, membutuhkan
anggaran Rp 520 miliar.

Kedua, ruas jalan Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur, untuk memperlancar akses menuju Pelabuhan Bahaur, diperlukan anggaran Rp 245 miliar. Ketiga, ruas jalan Sampit – Samuda – Ujung Pandaran, untuk
memperlancar akses dari dan ke Pelabuhan Bagendang, dibutuhkan anggaran Rp 70 miliar.

Keempat, jalan Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Segintung. Jalan untuk akses Pelabuhan Segintung di Seruyan ini membutuhkan anggaran Rp 701 miliar. Kelima, jalan
Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama, untuk memperlancar akses Pelabuhan Kumai, diperlukan anggaran Rp 466,582 miliar.

Keenam, pembangunan jalan menuju Pelabuhan Tanjung Kalap, untuk akses Pelabuhan Bumi Harjo, keperluan anggaran Rp 83 miliar. “Total anggaran yang diperlukan Rp 6,06 triliun lebih,” terang Kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) Kalteng Leonard Samuel Ampung, kepada Borneonews Sabtu (14/1/2017). (Roziqin/B-6)