BORNEONEWS, Palangka Raya - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPD GMNI Provinsi Kalimantan Tengah.
Wasekbid Politik dan Hukum DPD GMNI Kalteng, Muhammad Fajrian Nor, meminta pemerintah memastikan distribusi BBM berjalan secara transparan, merata, dan tepat sasaran.
Menurut Fajrian, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya panjangnya antrean, tetapi juga ketidakpastian mengenai pasokan BBM. Masyarakat dinilai belum memperoleh informasi yang cukup mengenai kapan kondisi tersebut akan kembali normal.
“Persoalan paling mendasar dalam situasi ini adalah ketidakpastian. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas kapan pasokan kembali normal, berapa jumlah distribusi yang masuk, bagaimana mekanisme distribusinya, dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi antrean,” ujarnya kepada Borneonews pada Sabtu, 12 September 2026.
Ia menilai transparansi informasi menjadi penting dalam kondisi seperti saat ini. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan serta langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Dengan informasi yang jelas, kata dia, masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan tidak mudah terjebak dalam kepanikan maupun pembelian BBM secara berlebihan.
Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM hingga tingkat pengecer. Pengawasan diperlukan untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun permainan harga yang merugikan konsumen.
Fajrian mengatakan pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM kembali berjalan normal. Koordinasi tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan antrean masyarakat dapat segera terurai.
“Kami meminta Pemkot segera membuat langkah pengendalian harga eceran, melakukan pengawasan di lapangan, serta berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM kembali normal,” katanya.
Ia menegaskan BBM bukan sekadar komoditas perdagangan. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga penanganannya membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata. (TESTI PRISCILLA/y)
