BORNEONEWS, Palangka Raya - Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dikhawatirkan menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Wasekbid Politik dan Hukum DPD GMNI Kalimantan Tengah, Muhammad Fajrian Nor, mengatakan kenaikan harga BBM di tingkat pengecer dapat meningkatkan biaya operasional masyarakat, terutama mereka yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bekerja.
“Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk mendapatkan kebutuhan yang sama,” kata Fajrian kepada Borneonews pada Sabtu, 12 September 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada konsumen yang harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Kenaikan biaya bahan bakar juga dapat memengaruhi ongkos transportasi dan biaya operasional pedagang.
Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta melihat persoalan BBM sebagai masalah yang dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
Fajrian mencontohkan harga Pertalite di sejumlah pengecer yang disebut telah mencapai Rp18 ribu per liter. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang biasa diperoleh masyarakat melalui SPBU.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena masyarakat kehilangan banyak pilihan ketika pasokan BBM sulit diperoleh dan antrean kendaraan di SPBU berlangsung panjang.
“Jangan sampai ketika BBM langka, yang berlaku justru hukum pasar tanpa pengawasan. Masyarakat yang tidak punya pilihan akhirnya membeli dengan harga tinggi,” ujarnya.
Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Fajrian meminta Pemkot Palangka Raya melakukan pengawasan harga BBM eceran, mencegah praktik penimbunan serta memastikan distribusi berjalan merata dan tepat sasaran.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan BBM dan langkah penanganannya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“BBM bukan sekadar komoditas, tetapi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari,” tegasnya. (TESTI PRISCILLA/y)
