BORNEONEWS, Manokwari – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh strategi pengamanan dan penyelesaian konflik bersenjata di Papua, menyusul masih jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma mengatakan, evaluasi diperlukan agar pemerintah memiliki strategi yang lebih komprehensif, terukur dan tepat sasaran dalam menangani konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
“Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan,” kata Filep di Manokwari, Senin, 14 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Menurut Filep, perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap strategi penanganan konflik.
Pengamanan perlu diperkuat pada jalur pelayanan publik serta terhadap tenaga kesehatan, guru, aparatur pemerintah, pekerja pembangunan dan masyarakat adat yang beraktivitas di wilayah rawan.
Pemerintah juga diminta memberikan penanganan serius terhadap masyarakat yang mengungsi akibat konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
“Kalau warga sipil masih jadi korban penembakan maka pemerintah harus berani evaluasi efektivitas strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas,” ujarnya.
Filep mengutip data Komnas HAM yang mencatat 42 peristiwa konflik di Papua sepanjang semester I 2026.
Dari peristiwa tersebut, sebanyak 59 orang dilaporkan meninggal dunia dan 50 lainnya mengalami luka-luka.
Ia menyebut 43 korban merupakan warga sipil, sedangkan delapan berasal dari TNI-Polri dan delapan lainnya dari kelompok bersenjata.
Menurut Filep, data tersebut menunjukkan masyarakat sipil menjadi kelompok yang sangat rentan dalam konflik sehingga keselamatan mereka harus menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Negara harus memastikan wilayah konflik tidak menjadi ruang di mana masyarakat sipil kehilangan hak paling mendasar,” katanya.
Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga didorong memperkuat pendekatan politik, hukum, hak asasi manusia, pembangunan dan dialog dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Filep menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan meredam kekerasan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang selama ini menjadi sumber konflik.
“Papua membutuhkan keamanan. Lebih dari itu, Papua membutuhkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam damai dan terlindungi,” ujarnya.
ANTARA
