BORNEONEWS, Sampit - Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian DPRD. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat penanganan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim M Kurniawan Anwar mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan PLN terkait kondisi pasokan listrik yang belum kembali normal.
Berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, pemadaman bergilir dilakukan karena adanya gangguan pada sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Kalimantan. Akibatnya, kemampuan pasokan listrik saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan secara optimal.
"Dari komunikasi kami, PLN menjelaskan saat ini terdapat gangguan pada sejumlah pembangkit di sistem Kalimantan sehingga kemampuan pasokan belum optimal. Kita memahami ada kendala teknis, tetapi tentu pemulihannya harus dipercepat karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat," kata M Kurniawan Anwar, Selasa, 15 September 2026.
Dalam penjelasan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, gangguan tersebut di antaranya terjadi pada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur serta Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai.
PLN menargetkan sejumlah pembangkit yang saat ini masih dalam tahap pemulihan dapat kembali beroperasi secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.
Selain mengupayakan pemulihan pembangkit, PLN juga mempercepat penambahan pembangkit sewa sebagai langkah untuk memperkuat kemampuan pasokan listrik selama kondisi sistem belum sepenuhnya pulih.
Kurniawan yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih pasti selama pemadaman bergilir masih diberlakukan.
Menurutnya, kejelasan jadwal sangat penting agar warga maupun pelaku usaha dapat mengatur kegiatan dan meminimalkan kerugian akibat listrik padam secara tiba-tiba.
"Kalau memang harus dilakukan pemadaman bergilir, informasinya harus cepat, jelas dan konsisten. Masyarakat perlu waktu untuk menyesuaikan aktivitas, termasuk pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik," ujar Kurniawan.
Ia berharap, PLN mengambil langkah mitigasi secara maksimal selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung. Upaya tersebut diperlukan agar pemadaman tidak berlangsung terlalu lama maupun terjadi terlalu sering.
Kurniawan juga meminta pembagian pemadaman dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aktivitas pelayanan publik.
"Kita tentu berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. Yang utama adalah percepat pemulihan, jaga komunikasi kepada masyarakat dan pastikan pembagian pemadaman dilakukan secara proporsional. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung dampaknya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
