BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) menetapkan enam prioritas utama pembangunan daerah pada 2027. Prioritas tersebut menjadi arah penggunaan anggaran untuk mendukung pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Enam prioritas itu disampaikan Wakil Bupati Kobar Suyanto saat membacakan sambutan Bupati Kobar Nurhidayah dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar.
Wabup mengatakan tema pembangunan Kobar 2027 adalah "Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif."
"Untuk mewujudkan tema tersebut, pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2027 diarahkan pada enam prioritas utama," jelas Wabup, Selasa, 15 September 2026.
Wabup mengatakan, prioritas pertama adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang merata untuk mengurangi kesenjangan. Pemerataan infrastruktur menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan fasilitas penunjang pembangunan.
"Prioritas kedua yakni pengembangan kualitas infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah. Arah kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi daerah," jelas Wabup.
Prioritas ketiga, menurut Wabup, adalah pengembangan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
"Prioritas keempat berupa optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemkab Kobar mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Wabup.
Prioritas kelima, jelas Wabup, adalah peningkatan perlindungan sosial dan pelestarian kebudayaan untuk penguatan modal sosial dalam pemerataan ekonomi.
"Prioritas keenam yakni optimalisasi investasi produktif dan kerja sama multisektor untuk memperluas kesempatan kerja," jelas Wabup.
Wabup mengatakan, keenam prioritas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Pelaksanaannya membutuhkan keterpaduan dan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan.
"Keenam prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerja bersama seluruh perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan," jelas Wabup.
Menurut Wabup, keenam prioritas pembangunan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2025-2029 yang dijabarkan melalui RKPD 2027.
"Pemkab Kobar menargetkan arah pembangunan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja," pungkasnya. (WAHYU KRIDA/j)
