BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih (KNMP) hingga akhir 2029 untuk memperkuat daya tawar dan kesejahteraan nelayan.
Ia mengatakan pembangunan KNMP menjadi salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan menyediakan sarana pendukung mulai dari penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan, hingga pemasaran ikan.
"Di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, laut menjadi halaman depan, menjadi prioritas. Kita harus mempercepat kesetaraan, kesejahteraan, kemajuan sektor ini. Maka, program-program yang prioritas dipercepat, antara lain, pembangunan kampung nelayan yang akan dibangun 5.000 sampai akhir 2029 ini," kata Zulhas usai rapat koordinasi percepatan pembangunan KNMP dan budi daya ikan darat tematik di Jakarta, Selasa 15 September 2026.
Keterbatasan sarana pendukung membuat nelayan memiliki daya tawar yang lemah karena hasil tangkapan harus segera dijual sebelum mengalami penurunan mutu.
KNMP menjadi bagian dari penguatan ekosistem usaha nelayan dengan mengintegrasikan kegiatan penangkapan ikan dengan fasilitas penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah ingin hasil tangkapan nelayan tidak harus segera dilepas dengan harga rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
"Nelayan kita kenapa miskin, karena dia kurang dukungan. Kalau dia melaut, dapat ikan, ikannya kalau enggak dijual, busuk. Ya, akhirnya murah-murah ikannya dijual. Maka, sekarang dibangun kampung nelayan," ujarnya.
Menko Pangan menyebutkan KNMP akan dilengkapi antara lain tempat pelelangan, akses kapal, gudang beku (cold storage), bengkel, pabrik es, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
Selain infrastruktur perikanan, menurut dia, penguatan kelembagaan melalui koperasi juga diarahkan untuk memperluas akses pasar sehingga hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia.
"Pendek kata nelayan ini dilengkapi sarana pendukungnya sehingga dia punya daya tarung yang kuat," ucap dia.
Pemerintah, lanjut Zulhas, menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) dapat mencapai 120 pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Nah ini harus kita kerja keras, Menteri Kelautan dan kementerian terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120," tuturnya.
Zulhas membandingkan kondisi nelayan dengan petani yang nilai tukarnya telah berada di kisaran 129 sehingga penguatan dukungan terhadap sektor perikanan perlu dipercepat.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 sebesar 129,19, naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara NTN tercatat 109,04, naik 0,50 persen dari 108,49 pada Juli 2026. BPS menyebut kenaikan NTN tersebut terutama ditopang oleh komoditas tongkol, kembung, udang laut, dan teri yang meningkatkan indeks harga yang diterima nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya membangun 100 KNMP pada 2025 dan merencanakan pembangunan 1.269 lokasi pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp10 triliun sebagai bagian dari target mencapai 5.000 kampung nelayan hingga akhir 2029.
Salah satu KNMP di Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Agustus 2026 telah mengirim delapan ton ikan berkualitas ekspor ke luar daerah saat masih dalam tahap uji coba, didukung fasilitas gudang beku, pabrik es, dan dermaga.
Zulhas menilai penyediaan sarana pendukung dan perluasan akses pasar diperlukan agar masyarakat pesisir memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan nelayan.
ANTARA
