BORNEONEWS, Kuala Kurun – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan setelah Perubahan APBD 2026 disepakati bersama DPRD.
Ia menekankan pentingnya penajaman skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan menghasilkan serapan optimal.
“Secara khusus saya mengingatkan sekaligus mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Kepala OPD untuk melakukan upaya penajaman terhadap skala prioritas sehingga penggunaan APBD-P efektif dengan serapan yang optimal,” kata Jaya di Kuala Kurun, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan perencanaan program yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Setiap kegiatan juga diminta memiliki sasaran yang jelas serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
“Anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat bagi kemajuan daerah serta peningkatan masyarakat Gumas,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Gunung Mas Nomi Aprilia menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 telah disepakati dengan pendapatan daerah sekitar Rp1,109 triliun, belanja Rp1,137 triliun dan pembiayaan daerah Rp27,4 miliar.
Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Pada sektor pendapatan, DPRD mendorong percepatan pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari perizinan Hak Guna Usaha perusahaan besar swasta, serta peningkatan pajak dan retribusi daerah secara transparan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah diminta memaksimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan secara swakelola selama musim kemarau, meningkatkan pengawasan terhadap muatan angkutan perusahaan, menertibkan portal pungutan liar serta memastikan program Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran.
Sektor pendidikan juga mendapat perhatian, terutama terkait revitalisasi satuan pendidikan, pembinaan olahraga dan penyesuaian gaji tenaga penunjang.
Menghadapi kabut asap akibat musim kemarau, pemerintah diminta menerapkan kebijakan adaptif, termasuk penyesuaian jam belajar maupun pembelajaran jarak jauh apabila kondisi membahayakan peserta didik.
Di sektor kesehatan, DPRD meminta pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Kuala Kurun diarahkan untuk kebutuhan prioritas, seperti penyediaan obat generik, operasional ambulans rujukan dan perbaikan sarana medis.
Kedisiplinan dokter spesialis serta integrasi layanan jaminan kesehatan juga diminta terus diperkuat.
Jaya mengapresiasi berbagai masukan DPRD dan berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program yang terukur dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa setelah APBD-P disepakati, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan anggaran benar-benar terserap pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
