BORNEONEWS, Palangka Raya – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan kondisi Kota Palangka Raya saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurutnya, Karhutla telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta kehidupan warga.
“Kondisi Kota Palangka Raya sedang tidak baik-baik saja. Karhutla ini sudah berlangsung sekitar tiga bulan,” kata Hendrikus saat RDP dengan DPRD Palangka Raya di Ruang Rapat Paripurna pada Rabu, 16 September 2026.
Hendrikus menjelaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan penanganan bencana. Langkah Wali Kota Palangka Raya dalam menetapkan status siaga dinilai sudah cermat sebagai bentuk antisipasi terhadap ancaman Karhutla.
“Upaya mitigasi yang dilakukan Bapak Wali Kota sudah cermat. Status siaga ditetapkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kondisi yang berkembang,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data dan prediksi BMKG, musim kemarau datang lebih dini, berlangsung lebih panjang, serta berpotensi bertahan hingga pertengahan 2027. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak karena meningkatkan risiko terjadinya Karhutla.
Hendrikus juga mengingatkan adanya potensi fenomena El Nino yang dapat memperparah kondisi kekeringan. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat, baik melalui pencegahan, patroli wilayah rawan, penyediaan sarana pemadaman, maupun koordinasi lintas sektor.
“Kalau kemarau lebih panjang dan lama, ditambah potensi El Nino, maka kita harus lebih siap. Penanganan tidak bisa hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi harus melalui mitigasi sejak awal,” katanya.
Ia berharap masyarakat ikut berperan dalam mencegah Karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai penting untuk menghadapi ancaman Karhutla hingga musim kemarau berakhir. (MARINI/H)
