BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengancam mengevaluasi izin perusahaan besar swasta (PBS) yang dinilai tidak peduli terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama jika kebakaran terjadi di wilayah konsesinya.
Evaluasi tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Kotim untuk memastikan perusahaan menjalankan kepedulian dan kewajibannya dalam membantu penanganan karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah.
"Nanti makanya diabsensi. Sampai saat ini kepedulian masih ada. Yang tidak peduli, ini jadikan kita evaluasi berikutnya," kata Bupati Kotim Halikinnor, Rabu, 16 September 2026.
Halikinnor mengatakan seluruh bentuk bantuan dari perusahaan akan dicatat, termasuk perusahaan yang telah maupun belum berkontribusi dalam penanganan karhutla.
"Makanya tadi dicatat semua bantuannya apa saja, perusahaan mana saja. Yang tahu tapi tidak peduli, apalagi misalnya di daerah wilayah konsesi dia terbakar dia tidak peduli, ini akan menjadi catatan kita," ujarnya.
Menurutnya, catatan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah salah satunya berkaitan dengan aspek perizinan dan kewajiban yang melekat pada perusahaan.
"Nanti akan kita evaluasi karena kita bisa menindak dari sisi perizinan dan kewajiban mereka," tegas Halikinnor.
Sebelumnya, Halikinnor meminta PBS membantu penanganan karhutla, terutama pada titik api yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Selain dukungan pemadaman, perusahaan juga diminta membantu menambah armada suplai air untuk mempercepat penanganan karhutla di wilayah perkotaan.
Permintaan tersebut dilakukan karena titik api di Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang hingga Seranau terus bertambah. Sejumlah kebakaran bahkan telah mendekati dan berdampak pada kawasan perumahan warga.
Pemkab Kotim berharap dukungan perusahaan dapat memperkuat upaya Satgas Karhutla, sehingga kebakaran dapat segera dipadamkan sebelum meluas dan mengancam permukiman. Karena penanganan karhutla tidak hanya tugas pemerintah, perlu dukungan semua pihak termasuk perusahaan. (DEWI PATMALASARI/H)
