BORNEONEWS, Sampit - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan keterlibatan lebih luas. Ketua DPRD Kotim Rimbun meminta koperasi dan kelompok tani tidak hanya menjadi pengelola lahan, tetapi juga turut membantu ketika terjadi kebakaran.
Rimbun mengatakan penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Seluruh pihak yang memiliki aktivitas dan kepentingan terhadap lahan perlu mengambil bagian, mulai dari perusahaan hingga masyarakat.
"Kita minta untuk lebih maksimal lagi dalam rangka keikutsertaan penanganan karhutla," kata Rimbun, Kamis, 17 September 2026.
Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perusahaan yang berinvestasi di Kotim. Namun, sinergi tersebut perlu diperluas hingga kelompok masyarakat yang mengelola lahan.
Rimbun juga meminta dunia usaha tidak hanya berfokus mengamankan area operasional masing-masing. Ketika kebakaran muncul di sekitar wilayah kerja, perusahaan diharapkan ikut membantu proses pemadaman.
Sektor pertambangan menjadi salah satu yang disorot Rimbun. Ia mendorong perusahaan tambang turut memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di sekitar wilayah izin usaha pertambangan (IUP).
"Ya kita dorong juga sektor usaha tambang untuk berperan aktif, tidak hanya menjaga wilayah IUP mereka saja, tetapi bagaimana berkontribusi untuk memadamkan di wilayah sekitarnya," tegasnya.
Rimbun menyebut aktivitas pertambangan di Kotim cukup beragam, mulai dari batu bara, bauksit, bijih besi hingga pasir silika. Karena itu, sektor tersebut dinilai memiliki peran dalam mendukung upaya penanganan karhutla.
Keterlibatan berbagai pihak semakin penting karena kebakaran kini mulai mendekati kawasan permukiman. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan perhatian lebih karena api dapat bertahan di bawah permukaan meski bagian atas terlihat sudah padam.
Selain perusahaan, koperasi yang mengelola lahan bersama anggotanya juga diminta mengambil tindakan ketika muncul titik api.
"Koperasi dan anggota koperasi kalau ada titik api, itu juga perlu ikut serta memadamkan api," ujarnya.
Rimbun meminta pengurus koperasi menyiapkan perlengkapan dasar pemadaman, seperti pompa air, selang dan nozzle. Fasilitas tersebut dapat digunakan ketika terjadi kebakaran di area yang menjadi tanggung jawab mereka.
Hal serupa juga ditujukan kepada kelompok tani. Rimbun mendorong kelompok tani menyiapkan sarana pemadaman serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran di lahan pertanian.
Perhatian juga diberikan kepada kawasan perumahan. Pengembang diminta tidak hanya membangun kawasan hunian, tetapi turut memastikan tersedianya fasilitas yang dapat digunakan untuk menghadapi potensi kebakaran.
"Sarana ini, sumur bornya wajib pengembang menyiapkan. Dan juga sarana alatnya, mesin genset atau nozzle atau selang, kewajiban pengembang atau gotong royong semua yang ada warga di perumahan itu," tambahnya.
Ia menilai kesiapan sarana pemadaman di tingkat lingkungan dapat mempercepat respons sebelum api berkembang lebih luas. Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, koperasi, kelompok tani, pengembang dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya bergantung pada Satgas. (DEWI PATMALASARI/y)
