BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi ungkapkan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ditingkatkan menjadi lebih dari Rp10 miliar.
Subandi mengatakan kebutuhan anggaran penanganan Karhutla harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terlebih, Karhutla masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
“Sebelumnya anggaran BPBD untuk Karhutla sekitar Rp7,3 miliar sekian. Kita naikkan menjadi Rp10 miliar lebih,” kata Subandi, Kamis, 17 September 2026.
Dalam APBD perubahan 2026 ini dewan kota menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp2, 6 miliar untuk BPBD. Dana ini sebesar ini untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
"Penguatan anggaran diperlukan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan Karhutla, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana, bahan bakar serta kebutuhan pendukung lainnya," ujarnya.
Subandi menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian pembahasan perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kota Palangka Raya.
Ia menilai ketersediaan anggaran harus mampu mengimbangi kebutuhan penanganan di lapangan. Apalagi penanganan Karhutla tidak hanya membutuhkan respons ketika api sudah muncul, tetapi juga upaya pencegahan dan mitigasi.
“Kita ingin penanganan Karhutla lebih maksimal. Karena itu anggarannya perlu diperkuat agar kebutuhan di lapangan bisa terpenuhi,” ujarnya.
DPRD Kota Palangka Raya katanya berharap, penguatan anggaran tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan BPBD bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi Karhutla hingga akhir tahun 2026. (MARINI/R)
