BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya menambah anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Tambahan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah kondisi yang masih rawan.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Palangka Raya, Sudarto mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan Perubahan APBD 2026 antara DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk BPBD ada tambahan sekitar Rp2,6 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Ini supaya penanganan Karhutla bisa lebih maksimal,” kata Sudarto, Kamis, 17 Agustus 2026.
Menurutnya, dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam memperkuat respons pemerintah daerah terhadap Karhutla.
Dengan tambahan pagu tersebut, BPBD diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun anggaran.
Tambahan anggaran juga diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan ketika titik api kembali muncul dan mempercepat respons petugas terhadap kebakaran yang mengancam kawasan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
“Karena kondisi Karhutla seperti ini membutuhkan penanganan yang maksimal. Jangan sampai ketika kejadian di lapangan, dukungan anggarannya tidak mencukupi,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya ini.
Sudarto menegaskan, anggaran tambahan dalam Perubahan APBD 2026 tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta diarahkan untuk mendukung prioritas penanganan Karhutla.
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya ini berharap penguatan anggaran tersebut berdampak pada semakin optimalnya penanganan Karhutla, baik dari sisi kesiapsiagaan maupun respons di lapangan.
“Intinya, tambahan Rp2,6 miliar ini harus benar-benar memberikan penguatan terhadap penanganan Karhutla di Kota Palangka Raya,” katanya.(MARINI/R)
