BORNEONEWS, Nanga Bulik – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lamandau akan diperkuat melalui koordinasi hingga tingkat kecamatan.
Kapolres Lamandau AKBP Eko Yusmiarto mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) siaga bencana di seluruh kecamatan.
Satgas tersebut nantinya diharapkan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa, kepolisian, TNI, hingga perusahaan.
Keberadaan tim di tingkat kecamatan dinilai dapat mempercepat penanganan apabila terjadi karhutla maupun bencana lainnya.
Usulan pembentukan satgas disampaikan AKBP Eko saat coffee morning bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamandau di Aula Polres Lamandau baru baru ini.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lamandau, perwakilan Kodim, Kajari, Ketua DPRD serta sejumlah instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada karhutla, tetapi juga menyentuh persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Lamandau.
AKBP Eko menilai pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika muncul titik api.
“Pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa hingga perusahaan,” ujarnya.
Polres Lamandau sendiri disebut telah menjalankan berbagai kegiatan dalam upaya mencegah dan menangani karhutla.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 3.204 kegiatan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga penyediaan sumber air melalui pembangunan embung dan sumur.
Selain upaya pencegahan, kepolisian juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Personel juga disiapkan untuk membantu proses penanganan dan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Untuk mendukung pemantauan, Polres Lamandau mengembangkan pemanfaatan drone. Sebanyak 11 unit drone telah disebar hingga tingkat Polsek dan Pos Polisi (Pospol) untuk membantu mendeteksi lokasi titik api.
“Fungsinya untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini lokasi titik api untuk memudahkan tim darat saat akan melakukan pemadaman,” kata AKBP Eko.
Satgas siaga bencana di setiap kecamatan tidak hanya berfungsi ketika kebakaran sudah terjadi. Tim tersebut diharapkan memiliki kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat melakukan deteksi serta penanganan awal sebelum api meluas.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan satgas tersebut. Ia menilai keberadaan tim di tingkat kecamatan dapat memperpendek koordinasi dan mempercepat respons, termasuk ketika titik api muncul di wilayah pelosok.
“Selain penanganan karhutla, kami sekarang juga fokus membantu warga yang mengalami kekeringan dengan mendistribusikan lebih dari 10 tangki air bersih per hari kepada warga,” ujar Rizky.
Penguatan koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah bersama TNI-Polri, pemerintah kecamatan, desa dan pemangku kepentingan lainnya lebih siap menghadapi karhutla.
Di sisi lain, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak kekeringan juga terus dilakukan.(NATALIA KRISRIN/R)
