PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan Tengah tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu krisis kesehatan masyarakat. Kabut asap pekat yang menyelimuti berbagai daerah berdampak langsung pada penurunan kualitas udara ke level yang membahayakan.

Data dari Laporan Harian SIRINE Pos Komando Darurat Bencana Karhutla per 18 September 2026 menunjukkan lonjakan kasus penyakit yang signifikan. Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi ancaman utama dengan total akumulasi mencapai 91.342 kasus di seluruh Kalteng.

Laporan yang sama mencatat kasus diare di kalangan masyarakat menembus angka 22.533 kasus, menambah beban fasilitas kesehatan daerah. Dalam pekan kedua September 2026 saja, tercatat tambahan 5.512 kasus ISPA, sementara 1.052 kasus diare tercatat pada pekan pertama September.

Memburuknya kondisi kesehatan warga ini berbanding lurus dengan parameter kualitas udara yang terus menurun drastis. Pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) per 17 September 2026 menunjukkan Kabupaten Gunung Mas berada di angka 423 dan Kabupaten Murung Raya 409, dengan parameter kritis PM2,5. Sementara stasiun Mobile AQMS BPBD Kalteng di Palangka Raya mencatat nilai 251.

Kondisi jarak pandang juga memburuk. Pantauan Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per pukul 15.00 WIB pada hari pelaporan menunjukkan seluruh wilayah pantauan dalam kondisi berasap.

Di wilayah Buntok dan Muara Teweh, kondisi udara dilaporkan sangat memprihatinkan. Pengendara dan warga setempat hanya memiliki jarak pandang sejauh 0,2 kilometer atau sekitar 200 meter akibat tertutup pekatnya asap karhutla.

Kondisi serupa, meskipun sedikit lebih baik, juga terjadi di beberapa pusat kota utama. Di Sampit, jarak pandang tercatat 0,5 kilometer, di ibu kota provinsi Palangka Raya 0,7 kilometer, sementara Pangkalan Bun menjadi yang terbaik dengan 1,5 kilometer.

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, pemerintah daerah menyiapkan 169 lokasi rumah oksigen yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 9 kabupaten/kota juga telah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah terdampak. (HERMAWAN DP/j)