BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah pusat menaikkan status bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut menjadi darurat nasional. Dorongan itu disampaikan karena dampak karhutla dinilai semakin meluas, mulai dari kabut asap, gangguan transportasi, kesehatan hingga krisis air bersih.
"Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur kita sama-sama melihat fakta, baik sepintas maupun kita sama-sama ke lapangan. Bahwa karhutla bukannya berkurang tetapi malah bertambah dari kabut asapnya," kata Ketua DPRD Kotim Rimbun, Selasa, 22 September 2026.
Menurut dia, dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada sektor penerbangan. Transportasi darat dan air juga ikut terdampak, sementara aktivitas masyarakat serta kesehatan turut terganggu.
Rimbun menyebut penanganan karhutla selama ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Satgas Karhutla pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, mahasiswa hingga DPRD.
Namun, persoalan baru juga muncul akibat kekeringan yang membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah daerah pun harus membagi perhatian antara penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan air bersih warga.
"Bahkan sekarang bertambah lagi PR kita bagaimana kita memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan mencari air bersih karena dampak dari kekeringan ini. Semuanya kita upayakan," katanya.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kotim mengusulkan kepada pemerintah pusat agar status bencana ditingkatkan menjadi darurat nasional. Rimbun berharap perubahan status tersebut dapat meningkatkan perhatian sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Kita mengusulkan kepada pemerintah pusat sehingga menjadi mengangkat status bencana ini menjadi status darurat nasional. Sehingga perhatian pemerintah pusat dan juga kita didukung dengan anggaran bagaimana kita bisa menghadapi karhutla ini secepatnya," ujarnya.
Rimbun menilai dukungan anggaran pusat diperlukan karena pemerintah daerah saat ini juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala ketika kebutuhan penanganan bencana terus meningkat.
"Kalau berbicara kering ini kita tidak bisa melangkahi Yang Maha Kuasa, tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan situasi alam ini didukung anggaran dari pemerintah pusat," katanya.
Ia menjelaskan kebutuhan anggaran penanganan karhutla mencakup pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman hingga biaya operasional di lapangan.
Menurut Rimbun, pemerintah daerah saat ini menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Ia menyebut anggaran BTT yang tersedia sekitar Rp5 miliar, sementara pencairannya dilakukan secara bertahap.
Rimbun mengatakan kebutuhan penanganan karhutla semakin besar karena tidak hanya menyangkut pemadaman api. Pemerintah juga harus menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan memastikan ketersediaan air bersih di tengah kekeringan.
Selain mengandalkan pemerintah, DPRD Kotim juga mendorong keterlibatan pihak swasta. Rimbun mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor yang berinvestasi di Kotim untuk ikut memperhatikan kondisi karhutla dan berkontribusi dalam penanganannya.
"Walaupun kita memang kemarin sudah ada rapat dengan pemerintah daerah di rujab bupati mengundang semua investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ikut serta melihat dan bisa memperhatikan dan juga meminta kepeduliannya untuk sama-sama bekerja sama menangani karhutla ini," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
