BORNEONEWS, Jakarta – Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Di tengah besarnya sumber daya yang dikerahkan untuk menangani kebakaran, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai strategi penanggulangan karhutla perlu dibuat lebih menyeluruh, terencana dan lebih mengutamakan pencegahan.
“Untuk mengatasi kebakaran hutan ini, kita harus bekerja sama untuk membuat rancangan strategi penanggulangan bencana. Perlu penyusunan strategi penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh dengan kementerian/lembaga yang memiliki peran dan kewenangan terkait ini,” kata Rachmat saat bertemu Kepala BNPB Suharyanto.
Bappenas mencatat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.
Berdasarkan paparan BNPB, luas lahan terbakar sepanjang 2022 hingga 2026 mencapai 866.861,55 hektare.
Sementara hingga 8 September 2026, luas karhutla di enam provinsi prioritas tercatat mencapai 72.009,10 hektare.
Penanganan karhutla membutuhkan sumber daya besar. BNPB disebut telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan serta puluhan armada udara untuk mendukung patroli, operasi modifikasi cuaca dan water bombing.
Di Kalimantan Tengah sendiri, BNPB pada 11 September 2026 memperkuat operasi gabungan Satgas Darat dan Satgas Udara, termasuk menyiagakan alutsista serta melakukan evaluasi langsung bersama pemerintah daerah di Palangka Raya.
Menurut Rachmat, besarnya sumber daya yang dibutuhkan menunjukkan pentingnya mengubah pendekatan penanganan dari yang selama ini banyak berorientasi pada respons setelah kebakaran terjadi menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla menunjukkan pentingnya menggeser pendekatan dari respons setelah kejadian menuju pencegahan dan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Salah satu aspek yang dinilai penting adalah memperkuat sistem peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi dan data.
Informasi mengenai kondisi kekeringan, kelembapan lahan, hotspot hingga ketersediaan sumber air perlu diintegrasikan agar pemerintah dapat melakukan tindakan sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
Sistem tersebut diarahkan untuk menghubungkan data kekeringan, titik panas, hasil verifikasi lapangan, lokasi sumber air hingga kapasitas respons petugas.
Dengan demikian, informasi yang tersedia dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Rachmat mengatakan strategi penanganan juga perlu mencakup kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah harus memastikan ketersediaan personel, peralatan dan pembiayaan.
Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan penguatan pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembagian kewenangan yang jelas antarkementerian maupun lembaga.
Bappenas menilai berbagai bencana yang terjadi menunjukkan risiko tidak selalu hadir sebagai kejadian tunggal.
Dampaknya dapat berkembang dan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar hingga penghidupan masyarakat.
Karena itu, pencegahan dan pengurangan risiko bencana didorong menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan.
Sistem deteksi dan peringatan dini juga perlu diperkuat agar potensi ancaman dapat diketahui secara cepat dan diterjemahkan menjadi aksi dini yang terkoordinasi.
Kolaborasi Bappenas dan BNPB selanjutnya diarahkan untuk memastikan strategi penanggulangan bencana dapat masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap investasi pembangunan harus mengurangi atau setidaknya tidak menciptakan risiko baru, setiap peringatan harus diikuti tindakan, setiap risiko besar harus memiliki skema pembiayaan yang siap digunakan sebelum bencana, dan setiap proses pemulihan harus menghasilkan kondisi yang lebih aman dan tangguh daripada sebelumnya,” kata Rachmat.
ANTARA
