JAKARTA –

BORNEONEWS, New York – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak agar pertempuran di Timur Tengah segera dihentikan dan meminta para pemimpin dunia memanfaatkan Sidang Majelis Umum PBB untuk mendorong deeskalasi serta membuka kembali ruang dialog.

Guterres mengatakan konflik yang terus berlangsung di kawasan telah membuat warga sipil menanggung dampak besar, sementara berbagai gencatan senjata belum menghasilkan perdamaian yang benar-benar bertahan.

“Sudah cukup. Saya mengimbau para pemimpin di ruangan ini untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pekan tingkat tinggi ini demi deeskalasi dan dialog,” kata Guterres dalam pidatonya pada pembukaan debat umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Selasa, 22 September 2026.

Ia menyerukan agar para pemimpin dunia mengirimkan pesan yang jelas bahwa pertempuran harus dihentikan.

Menurut Guterres, penghentian kekerasan juga harus diikuti dengan terbukanya akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik.

PBB turut meminta hak dan kebebasan navigasi dipulihkan sepenuhnya sesuai hukum internasional, terutama di tengah ketegangan yang telah memengaruhi jalur pelayaran penting di kawasan.

Dalam pidatonya, Guterres menggambarkan situasi Timur Tengah sebagai rangkaian konflik yang saling berkelindan.

Ia menilai apa yang disebut sebagai gencatan senjata di sejumlah bagian kawasan hanya mampu meredam kekerasan sementara, sementara masyarakat sipil tetap menghadapi risiko.

Guterres sebelumnya juga menegaskan bahwa deeskalasi harus menjadi prioritas utama di Timur Tengah dan seluruh pihak harus menghentikan tindakan yang membahayakan warga sipil.

Menurutnya, jalur keluar dari konflik adalah melalui diplomasi, deeskalasi dan dialog.

Seruan tersebut disampaikan ketika kawasan Timur Tengah masih menghadapi sejumlah konflik, termasuk konfrontasi Amerika Serikat dan Iran serta ketegangan di Gaza dan Yaman.

Konflik AS-Iran yang berlangsung sejak awal 2026 juga menjadi salah satu isu utama dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dengan diplomasi untuk mengakhiri pertikaian belum menghasilkan penyelesaian permanen.

Guterres juga mengingatkan agar pergolakan yang terjadi di kawasan tidak membuat dunia mengabaikan situasi kemanusiaan di wilayah Palestina.

Ia kembali mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap warga sipil serta jalan menuju penyelesaian politik yang berkelanjutan.

Menurut Guterres, PBB tetap harus dimanfaatkan sebagai ruang bagi negara-negara untuk mempertemukan perbedaan dan mencari penyelesaian melalui diplomasi, bukan memperluas penggunaan kekuatan.

Seruan tersebut menjadi bagian dari pesan terakhir Guterres dalam pembukaan debat umum Sidang Majelis Umum selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang berakhir pada penghujung 2026.

ANTARA