BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Helikopter water bombing (WB) akan diperbantukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi sejumlah titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah Kabupaten Kobar melalui Tim Satgas Karhutla terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, Samuel, mengatakan koordinasi penggunaan helikopter WB dilakukan bersama instansi terkait.
Saat ini helikopter WB yang berada di Kobar masih difokuskan untuk penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
“Kami bersyukur heli WB saat ini sudah ada di Kobar dan memang masih fokus penanganan karhutla di TNTP. Semoga penanganan di TNTP berjalan dengan maksimal,” ujar Samuel, Rabu, 23 September 2026.
Menurut Samuel, pemerintah daerah mendapat kabar baik setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Iskandar Pangkalan Bun Kapten Pom Valentino Pratama, terkait kemungkinan dukungan helikopter WB untuk wilayah lain yang membutuhkan.
“Hari ini kami sudah diminta untuk memberikan titik koordinat. Infonya kalau tidak hari ini kemungkinan besok, helikopter WB sudah bisa diperbantukan untuk penanganan karhutla sekitar ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama,” jelasnya.
Samuel mengatakan kondisi kebakaran di sekitar ruas tersebut menjadi perhatian karena terdapat titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Karena itu, dukungan pemadaman melalui udara dinilai diperlukan untuk menjangkau lokasi yang tidak bisa ditangani secara maksimal oleh tim di darat.
Berdasarkan data BPBD Kobar, luas lahan yang terbakar di wilayah Kotawaringin Barat telah mencapai lebih dari 2.000 hektare.
“Hingga saat ini api masih menyala dan Tim Satgas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman,” tuturnya.
Sementara itu, Kadisops Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Kapten Pom Valentino Pratama, mengatakan saat ini penanganan karhutla masih dipusatkan di TNTP. Helikopter WB yang berada di Pangkalan Bun merupakan pergeseran dari Bandara Tjilik Riwut.
Menurut Valentino, TNTP menjadi salah satu prioritas karena kawasan tersebut merupakan hutan yang dilindungi dan menjadi habitat berbagai satwa.
“Untuk saat ini memang masih terpusat penanganan di TNTP. Di Pangkalan Bun ini baru ada satu helikopter WB, pergeseran dari Bandara Tjilik Riwut,” kata Valentino.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla di TNTP menjadi perhatian karena apabila kebakaran meluas dan tidak segera ditangani, dampaknya dapat menjadi perhatian lebih luas mengingat status kawasan tersebut sebagai hutan yang dilindungi.
Namun penggunaan helikopter WB untuk wilayah lain tetap dimungkinkan, apabila terdapat lokasi kebakaran yang mendekati permukiman, sulit dijangkau tim darat, serta memiliki potensi meluas.
“Kalau di situ ada lokasi kebakaran hutan yang mendekati padat pemukiman atau lokasi yang tidak bisa dijangkau Satgas darat, potensi meluasnya besar dengan kondisi gambut sangat kering, maka bisa dikoordinasikan oleh Pemda Kobar dengan Danlanud Iskandar selaku Dansatgasud,” jelasnya.
Valentino menambahkan, operasional helikopter WB sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang atau visibility.
Untuk penerbangan yang aman, visibility harus berada di atas 4.000 meter. Karena itu, setiap penerbangan harus menunggu kondisi jarak pandang membaik. “Biasanya kondisi baik di jam 11.00 sampai 14.00 WIB,” ungkapnya.
Jika kondisi visibility memungkinkan, helikopter WB dapat melakukan dua sorti penerbangan dalam satu hari. Satu sorti tetap diarahkan untuk penanganan karhutla di TNTP, sedangkan satu sorti lainnya dapat diarahkan ke titik yang dinilai paling membutuhkan penanganan berdasarkan koordinat dari Tim Satgas Karhutla Kobar.
“Kalau visibility-nya baik, bisa jadi nanti dilakukan dua sorti. Satu sorti di TNTP dan satu sorti di titik koordinat mana yang menurut Tim Satgas itu sangat riskan dan memerlukan helikopter WB, seperti yang diharapkan di wilayah seberang,” ujarnya.
Ia menambahkan, titik lokasi yang membutuhkan penanganan udara harus disampaikan dalam bentuk koordinat. Hal itu karena pilot helikopter WB berasal dari luar daerah dan lebih mengandalkan koordinat untuk menentukan lokasi sasaran.
“Jadi nanti disampaikan titik koordinatnya, karena pilot ini dari luar. Mereka hanya memahami titiknya melalui koordinat, bukan nama wilayah,” pungkasnya. (DANANG/R)
