BORNEONEWS, Palangka Raya – Peningkatan jalan sepanjang 18 kilometer hingga pembangunan sumur bor air bersih masuk dalam rencana Karya Bakti TNI AD yang akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan Tengah.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, rehabilitasi rumah tidak layak huni, tempat ibadah, sekolah hingga fasilitas mandi, cuci dan kakus.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan rencana tersebut saat mengikuti pembahasan Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kamis, 24 September 2026.
Program dirancang dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Karena itu, jajaran kewilayahan diminta mendata secara rinci kebutuhan infrastruktur maupun persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Pendataan antara lain menyangkut kebutuhan jembatan, sumur dan sumber air bersih, rumah tidak layak huni, lahan untuk ketahanan pangan, penanganan stunting hingga fasilitas dasar lainnya.
Karya Bakti skala besar tersebut juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
TNI AD saat ini memprioritaskan sejumlah program, antara lain penyediaan air bersih, ketahanan pangan, pembangunan jembatan perintis, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK, penanganan stunting dan pelayanan kesehatan.
Khusus pembangunan jembatan, TNI AD mencatat hingga Agustus 2026 sebanyak 2.500 titik telah selesai dari 3.008 titik yang sedang dikerjakan.
Infrastruktur tersebut disebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 4,5 juta penduduk. Target pembangunan jembatan ditetapkan sedikitnya 5.000 titik hingga akhir 2026.
Untuk Kalimantan Tengah, Kodam XXII/Tambun Bungai akan menindaklanjuti kebutuhan di lapangan sebelum seluruh program dilaksanakan.
“Kami siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar TNI AD untuk rakyat demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Zainul.
Pelaksanaan program nantinya diarahkan pada wilayah yang membutuhkan peningkatan akses jalan, air bersih, listrik maupun fasilitas dasar lainnya. (PATHUR/j)
